Jurnalindo.com – Lembaga Dewan Adat (LDA) angkat bicara terkait keributan yang terjadi menjelang penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Perlindungan-Pemanfaatan Keraton Solo dari Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan, Minggu (18/1/2026).
Menurut LDA, perselisihan tersebut bermula ketika pihaknya hendak meninjau sejumlah lokasi di area Keraton Solo, termasuk membuka pintu Wiworokenjo yang sebelumnya dalam kondisi terkunci.
Ketua Eksekutif LDA, KPH Edy Wirabhumi, menjelaskan bahwa pada hari sebelumnya telah dilakukan pembukaan beberapa pintu yang digembok. Pembukaan itu dilakukan untuk kepentingan penggunaan dan pembersihan area keraton, sekaligus mendukung rencana konservasi.
“Jadi memang kemarin itu kan ada pembukaan pintu-pintu, termasuk Handrawina ya. Karena memang mau digunakan, mau dibersihkan, begitu. Termasuk museum juga, karena juga mau dilanjut konservasinya,” kata Wirabhumi di Keraton Solo, Minggu (18/1/2026). dilansir dari detik.com
Ia menambahkan, pada hari ini pihak LDA berencana melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi di kawasan Keputren. Untuk masuk ke area tersebut, rombongan harus melewati pintu yang sama.
“Nah, ke dalam itu, memang kan juga rencana peninjauan ke dalam itu, harus melalui pintu itu,” ujarnya.
Wirabhumi mengakui, dalam proses tersebut sempat terjadi miskomunikasi antara LDA dan pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya. Miskomunikasi inilah yang kemudian memicu ketegangan di lapangan menjelang agenda penyerahan SK.
LDA menegaskan pihaknya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, mengingat tujuan peninjauan dilakukan demi kepentingan perawatan, kebersihan, dan pelestarian Keraton Solo sebagai warisan budaya.
Jurnal/Mas
