Jurnalindo.com – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyoroti masalah tenda jemaah haji asal Indonesia yang kerap melebihi kapasitas. Cak Imin menyatakan persoalan ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari pihak Indonesia dalam negosiasi dengan pihak penyedia layanan haji.
“Setiap rapat DPR dengan Menag selalu mendesak, jangan didikte oleh perusahaan di sini. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar, mestinya bargaining position kita kuat,” jelas Cak Imin kepada wartawan di Makkah, Rabu (19/6/2024).
Cak Imin menekankan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya memiliki daya tawar yang kuat mengingat jumlah jemaah haji dari Indonesia sangat besar. Dia mendesak agar masalah tenda haji segera diselesaikan melalui negosiasi ulang yang lebih tegas.
“Negara kita kuat kok, pemerintah kita besar, masa menangani begini nggak bisa, harus bisa,” katanya.
Permasalahan tenda yang melebihi kapasitas ini selalu terjadi setiap tahun. Cak Imin meminta agar pemerintah melakukan penataan ulang untuk memastikan kenyamanan para jemaah haji, terutama selama puncak haji yang hanya berlangsung dua hari. dilansir dari detik.com
“Lakukan negosiasi ulang, penataan ulang yang memungkinkan kenyamanan jemaah, padahal cuma 2 hari (puncak haji),” jelasnya.
Selain masalah tenda, Cak Imin juga menyoroti masalah fasilitas toilet yang dinilai tidak ramah lansia. Ia menekankan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) seharusnya memperhitungkan rasio jumlah jemaah lansia dengan jumlah toilet yang tersedia.
“Jumlah rasionya (toilet) harus dihitung, ini semua biaya, mereka semua mengeluarkan biaya, negara mengeluarkan biaya,” katanya.
Cak Imin mengingatkan bahwa Kemenag seharusnya bisa mempersiapkan kebutuhan para jemaah sejak awal. Menurutnya, masalah tenda over capacity ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah Indonesia dalam menghadapi pihak penyedia layanan haji.
“Kita ingin kebutuhan jemaah dipersiapkan sejak awal, tidak ada ketegasan, tidak dadakan, sehingga harus diantisipasi ledakan jumlah diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan,” jelasnya.
Dengan sorotan ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah haji Indonesia, demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
Jurnal/Mas
