Jurnalindo.com – Melambungnya besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 di berbagai kampus semakin menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berjanji di hadapan DPR akan menghentikan tingginya kenaikan UKT. Namun, janji tersebut tampaknya tidak dapat menghentikan gelombang protes mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, termasuk di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sumatera Utara (USU), hingga Universitas Riau (Unri). dilansir dari detik.com
Gelombang Protes Mahasiswa
Protes mahasiswa di berbagai kampus terus berlanjut. Di Unri, situasi bahkan lebih pelik ketika mahasiswa yang mengkritik kebijakan UKT dipolisikan oleh rektornya sendiri. Meski laporan tersebut kini telah dicabut oleh pihak kampus, insiden ini menambah ketegangan di kalangan mahasiswa.
Kritik dari Tokoh Nasional
Tidak hanya mahasiswa, berbagai tokoh politik Indonesia juga mengkritik keras mahalnya biaya kuliah di negeri ini. Berikut beberapa tokoh yang menyuarakan kritik mereka:
Prabowo Subianto
Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, angkat bicara terkait naiknya UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia bertekad untuk meringankan UKT PTN hingga sangat minim atau bahkan gratis selama masa kepemimpinannya yang akan datang.
“Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” ujar Prabowo.
Ia juga berjanji untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong hilirisasi agar penghasilan negara bertambah.
Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengaku heran dengan pemberitaan biaya pendidikan di Indonesia yang terkesan dimahalkan. Menurutnya, negara seharusnya memiliki hitungan untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu.
“Pendidikan itu harus terjangkau karena penting untuk proses regenerasi. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi,” ujar Megawati.
Anies Baswedan
Mantan Mendikbudristek, Anies Baswedan, juga menyoroti persoalan UKT. Ia menyatakan bahwa biaya pendidikan tinggi memang mahal, namun negara seharusnya bisa menanggung biaya tersebut agar masyarakat berekonomi rendah bisa menikmati pendidikan tinggi.
“Negara harus alokasikan anggaran lebih banyak, menanggung biaya lebih besar, supaya rakyat, keluarga-keluarga kebanyakan bisa kuliah,” kata Anies.
Ia berharap solusi atas persoalan UKT didasarkan pada pembahasan mendasar seperti beban yang diambil oleh negara, bukan hanya berpatokan pada persentase kenaikan anggarannya saja.
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengkritik kenaikan UKT di sejumlah PTN. Ia meminta PTN untuk bijaksana dalam mengambil keputusan terkait kenaikan UKT, terutama jika terjadi di tengah proses pendidikan.
“Bahkan kalau perlu nilai kenaikannya juga harus ditetapkan, jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT. Itu saya kira langkah yang sembrono. Itu artinya berarti kampus itu tidak punya perencanaan yang bagus dalam kaitannya dengan manajemen keuangan,” kata Muhadjir.
Ma’ruf Amin
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui bahwa pemerintah belum bisa menanggung pendanaan perguruan tinggi secara penuh. Untuk itu, ada klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) agar PTN bisa melakukan pendanaan mandiri.
Namun, ia menekankan perlunya pembiayaan secara proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi agar UKT tidak membebani mahasiswa. Ia meyakini bahwa dengan pembiayaan yang proporsional, persoalan mahalnya biaya kuliah bisa teratasi.
“Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian,” kata Wapres.
Masalah kenaikan UKT menjadi isu yang sensitif dan mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Mahasiswa, tokoh politik, hingga masyarakat umum berharap adanya solusi yang tepat agar pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Jurnal/Mas
