Jurnalindo.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda pelaksanaan kebijakan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) hingga tahun 2025. Keputusan ini tercermin dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani, menyatakan bahwa penerapan cukai plastik dan MBDK tidak dapat dilaksanakan tahun ini dan akan disiapkan untuk dilaksanakan pada 2025.
“Disiapkan untuk 2025. Kalau sampai 2024 nggak bisa jalan, ya kita antisipasi lah,” kata Askolani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024). dilansir dari detik.com
Askolani menjelaskan bahwa perencanaan pelaksanaan cukai plastik dan MBDK dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, dengan menyesuaikan kondisi perekonomian yang ada.
“Target kan bisa kita sesuaikan, kan kita kebijakan harus lihat kondisi di lapangan,” tuturnya.
Kebijakan cukai plastik dan MBDK sebenarnya sudah lama direncanakan namun belum terealisasi. Sebelumnya, Askolani mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempersiapkan regulasi kebijakan tersebut.
“Menkes sangat support untuk implementasi MBDK pada 2024 dan tentunya kami dengan BKF sudah melakukan koordinasi dengan lintas K/L untuk mempersiapkan regulasi dan review kebijakan mengenai MBDK,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2).
Penundaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah siap dari berbagai aspek, termasuk kesiapan regulasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait. DJBC dan BKF akan terus memantau kondisi di lapangan serta melakukan evaluasi yang diperlukan agar pelaksanaan cukai plastik dan MBDK dapat berjalan lancar pada tahun 2025.
Jurnal/Mas
