Jurnalindo.com – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 2–3 September 2025 mendatang. Mereka mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Koordinator Aliansi, Supriyono alias Bothok, menjelaskan pihaknya telah membuka posko donasi sejak Selasa (19/8) sore untuk menggalang dukungan biaya akomodasi menuju Jakarta. Donasi sebesar Rp 5 ribu dikumpulkan dari masyarakat Kabupaten Pati.
“Posko ini penggalangan donasi Rp 5 ribu dari masyarakat Kabupaten Pati untuk akomodasi kita. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan demo di gedung KPK RI di Jakarta,” ujar Supriyono kepada wartawan, Rabu (20/8/2025). dilansir dari detik.com
Menurut Supriyono, berdasarkan data yang dimiliki aliansi, Sudewo yang saat itu masih menjabat sebagai Anggota DPR RI diduga terlibat dalam kasus suap proyek DJKA.
“Tuntutannya mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka. Menurut data kami, beliau sudah layak ditetapkan tersangka dalam kasus suap proyek DJKA,” tegasnya.
Rencananya, aksi tersebut akan diikuti ratusan massa dari Pati. Hingga saat ini, proses pendataan jumlah peserta masih berlangsung.
“Rencana massa masih dalam pendataan. Kalau dari aliansi sekitar 500 orang, belum masyarakat Pati lain. Kita bawa bus sama truk. Truk yang terdata sudah 20 lebih, kalau bus baru 2,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu warga, Kartini, yang kebetulan sedang pulang dari Inggris ke Pati, mengaku prihatin dengan kondisi daerahnya. Ia menilai kebijakan Bupati Sudewo arogan dan mendukung gerakan masyarakat untuk turun ke jalan.
“Rakyat Pati luar biasa, meskipun sedikit tapi saya ikhlas. Saya mendukung gerakan ini, karena sedih ya, karena sifat arogan bupati. Harapannya lengser,” ucap Kartini.
Aksi besar-besaran di Jakarta ini diperkirakan akan menyedot perhatian publik, terutama karena melibatkan massa dari daerah yang menuntut penindakan hukum terhadap kepala daerah mereka sendiri.
Jurnal/Mas
