Jurnalindo.com – Usai kedua negara tersebut meninggalkan netralitas yang telah berjalan lama dan bergabung dalam aliansi NATO sebagai respons terhadap invasi Rusia di Ukraina, Presiden AS Joe Biden bertemu dengan para pemimpin Swedia dan Finlandia pada Kamis.
Biden akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinist di Gedung Putih untuk mendiskusikan pengajuan mereka ke NATO beberapa jam sebelum kunjungan pertamanya ke Asia sebagai presiden.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan bahwa ini adalah kejadian bersejarah, sebuah momen penting dalam keamanan Eropa. Dua negara dengan tradisi netralitas panjang akan bergabung dengan aliansi pertahanan terkuat di dunia.
Menyatukan Eropa untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina telah menjadi prioritas utama Biden.
Turki telah mempertanyakan keikutsertaan Finlandia dan Swedia dalam aliansi, dan meminta Swedia menghentikan dukungan kepada milisi Kurdi yang dianggap sebagai kelompok teroris. Kedua negara juga diminta untuk mencabut larangan mereka pada beberapa penjualan senjata ke Turki.
Para pejabat AS yakin kekhawatiran Turki dapat diatasi, kata Sullivan kepada wartawan pada Rabu bahwa. Kedatangan anggota baru harus disetujui oleh 30 anggota NATO.
Untuk bantuan senilai 40 miliar dolar AS (Rp586,28 triliun) bagi Ukraina, pertemuan Biden berlangsung saat ia meminta persetujuan Kongres AS untuk menyediakan senjata dan bantuan kemanusiaan hingga September mendatang.
Pejabat AS mengatakan pada Rabu bahwa Amerika Serikat telah mengumpulkan intelijen yang menunjukkan beberapa pejabat Rusia mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap warga Ukraina di Mariupol.
“Beberapa pejabat Rusia mengetahui bahwa meskipun mengaku sebagai ‘pembebas’ kota Mariupol yang berbahasa Rusia, pasukan Rusia melakukan pelanggaran berat di kota itu, termasuk pemukulan dan penyetruman pejabat kota dan perampokan rumah,” kata pejabat itu, mengutip data intelijen rahasia yang dibuka.
Para pejabat Rusia khawatir pelanggaran ini “dapat semakin menginspirasi warga Mariupol untuk melawan pendudukan Rusia,” kata pejabat itu.
Kremlin belum memberikan tanggapan permintaan untuk berkomentar.
Sumber: Reuters(ara/iva)
