Jurnalindo.com, – Proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus menjadi sorotan publik menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang rencananya akan digelar di ibu kota baru tersebut. Namun, pembangunan IKN menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi jadwal dan pelaksanaannya.
Kendala Infrastruktur dan Cuaca
Presiden Joko Widodo, yang dijuluki Jokowi, direncanakan akan mulai berkantor di IKN pada Juli ini. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti rencana tersebut karena kesiapan infrastruktur penunjang seperti air dan listrik yang belum memadai. “Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Selain ketersediaan air dan listrik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa hujan menjadi salah satu kendala utama dalam melanjutkan pembangunan di IKN. “Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” ujar Basuki.
Pembangunan infrastruktur dasar juga masih setengah jalan. Banyak ruas jalan di IKN baru ditimbun kerikil dan belum diaspal. Jalan menuju proyek Istana Presiden pun tertutup lumpur setiap kali hujan turun. Akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi masih sulit di kawasan inti IKN, dan pembangunan infrastruktur terganggu masalah lahan.
Tantangan Rantai Pasok dan Anggaran
Masalah lain yang muncul adalah rantai pasok material dan peralatan konstruksi yang belum lancar karena akses ke zona inti IKN belum terbangun sepenuhnya. Tantangan utama lainnya adalah anggaran pembangunan IKN yang masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara investor masih maju-mundur dalam menanamkan modalnya.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” persoalan ini membuat presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk segera merampungkan pembangunan IKN Nusantara.
Sikap Prabowo terhadap IKN Nusantara
Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo mengatakan bahwa IKN tidak menjadi topik pembahasan dalam setiap pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik pendukungnya. Prabowo lebih banyak berbicara soal makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu janji kampanyenya.
Pembicaraan antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo dan Kementerian Keuangan juga tidak menyinggung IKN dalam Rancangan APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo justru menghidupkan kembali rencana pembangunan tanggul besar di Teluk Jakarta untuk menahan limpasan air laut agar tidak menggerus daratan Jakarta. “Kami perlu tanggul raksasa, itu program saya juga,” kata Prabowo dalam Qatar Economic Forum pada Mei 2024.
Menurut seorang narasumber di lingkaran Prabowo, sudah ada kesepakatan antara Prabowo dan calon wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa urusan IKN akan diserahkan sepenuhnya kepada putra Jokowi itu. Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga anggota Gugus Tugas Sinkronisasi, Thomas Djiwandono, mengonfirmasi komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN, meskipun tidak menjawab dengan gamblang soal peran Gibran. “Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN,” ucap Thomas pada Kamis, 6 Juni 2024.
Dalam Qatar Economic Forum, Prabowo menyatakan bahwa pembangunan IKN memerlukan waktu 25-30 tahun. Pembangunan awal mesti menggunakan sumber dana dalam negeri dan kemudian dari luar negeri. “Ibu kota ini merupakan proyek politis,” ujarnya.
Proses pembangunan IKN Nusantara menghadapi berbagai kendala mulai dari kesiapan infrastruktur, cuaca, rantai pasok material, hingga anggaran. Meski demikian, pemerintah dan para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek ini dengan harapan dapat menciptakan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Tantangan yang ada memerlukan solusi komprehensif dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan visi IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia. (Tempo.co/Nada)
