Jurnalindo.com, – Politikus PDI-P, Chico Hakim, dengan tegas menyatakan bahwa partainya secara sengaja tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penegasan ini dilakukan dalam konferensi pers di Sekolah Partai sebelum peringatan ulang tahun dimulai.
Chico Hakim menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kepentingan Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Filipina pada hari yang sama. PDI-P menghormati agenda Presiden Jokowi dan telah mengetahui jadwal kunjungan kenegaraan tersebut sebelum mengumumkan peringatan HUT partai.
“Kami menghormati agenda Presiden Jokowi yang memang sejak awal sebelum terjadinya acara ini,” ungkap Chico Hakim.
Meskipun Jokowi menyatakan belum menerima undangan untuk acara tersebut, Chico Hakim menegaskan bahwa partai telah memberitahu Pihak Istana terkait informasi kunjungan kenegaraan Presiden.
Hubungan antara Jokowi dan PDI-P diyakini mengalami ketegangan setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, sementara PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Di tempat lain, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik terhadap kondisi politik dan hukum Indonesia dalam pidato politik peringatan HUT ke-51 partai. Megawati menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak dimanipulasi untuk menjalankan kekuasaan tanpa adanya hambatan.
“Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum,” kata Megawati.
Megawati menolak pemanipulasi kekuasaan dan menekankan bahwa hukum seharusnya tidak dapat dipermainkan semena-mena. Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap sikap elit yang tampaknya menjauh dari rakyat jelata dan melupakan alasan mendasar terbentuknya kemerdekaan Indonesia.
“Pernyataan Megawati ini mencerminkan keprihatinan terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia yang dianggapnya harus mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan,” demikian pernyataan tersebut ditutup. (Nada/Bankapos)
