Jurnalindo.com – Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR yang mengajak masyarakat mendukung penuh tahapan Pemilu 2024 sebagai sikap kenegarawanan.
“Di sinilah sikap kenegarawanan Jokowi menginginkan bahwa Pemilu tetap diselenggarakan di 2024,” kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Pasalnya, kata Ujang, pidato menjelang HUT Ke-77 RI yang disampaikan Jokowi tersebut menepis isu terkait penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ujang pun sepakat dengan pesan yang disampaikan Jokowi agar masyarakat menghindari politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, agama harus dijadikan pegangan hidup untuk berpolitik yang beradab dan berkeadilan, serta demi kepentingannya masyarakat, bangsa dan negara.
“Jangan agama yang bagus dan mulia dijadikan alat untuk menghancurkan lawan-lawan politik, ini yang tidak boleh, lalu agama dipolitisasi untuk kepentingan politik tertentu,” ucapnya.
Ia lantas berkata bahwa agama itu memang harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi ideologi pemersatu, ideologi yang bisa membangun bangsa ini bersama-sama.
Namun ia mengingatkan agar dukungan terhadap pesta demokrasi lima tahunan pada 2024 mendatang itu harus disertai pula dengan dukungan terhadap pencairan anggaran pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Ketika Pak Jokowi mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, menjadi poin pokok, poin penting untuk segera dieksekusi. Ya, karena Pemilunya didukung, maka anggaran yang harus dieksekusi pertama kali oleh Jokowi,” kata Ujang.
Ketika Jokowi mendukung pemilu, artinya membantah semua pendukung-pendukungnya yang ingin tiga periode,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengajak segenap pihak untuk terus mendukung penuh tahapan Pemilu 2024 yang terus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Presiden juga mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat,” ujar Presiden.(Ara/Iva)
