Jurnalindo.com, – Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan tegas terhadap perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (19/8), hanya dua bulan menjelang akhir masa jabatannya. Dalam reshuffle kali ini, sebanyak tujuh pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga dilantik, termasuk perubahan pada posisi yang sebelumnya diisi oleh kader PDIP.
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan kekecewaannya terhadap reshuffle yang menyingkirkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, salah satu kader senior PDIP. Selain Yasonna, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, yang bukan kader PDIP tetapi diangkat berdasarkan rekomendasi partai, juga diganti.
“Soal reshuffle menteri PDIP, secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” ujar Deddy dalam pernyataan tertulisnya.
Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak melihat adanya alasan etis, substansial, maupun teknis-birokratis yang dapat membenarkan reshuffle ini, terutama dengan hanya dua bulan tersisa sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Ia mencurigai bahwa langkah ini adalah bagian dari persiapan Jokowi untuk menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, selama lima tahun ke depan.
Tiga Tujuan Penggantian Yasonna Laoly
Deddy Sitorus menilai penggantian Yasonna Laoly sebagai Menkumham merupakan agenda politik yang dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama:
- Penguatan Posisi Partai Golkar: Deddy berpendapat bahwa reshuffle ini bertujuan untuk menguatkan posisi Partai Golkar, yang kini berada di bawah kendali Jokowi. Dengan Golkar yang menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota, Jokowi dapat lebih mudah mengatur peta politik nasional dan daerah, sekaligus mengerdilkan pengaruh PDIP.
- Pembagian Jabatan di Internal Golkar: Jokowi diduga ingin memanfaatkan pengaruhnya untuk membagi-bagi jabatan strategis di internal Golkar, sehingga dapat meredam gejolak dan perselisihan dalam partai tersebut. “Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” tambah Deddy.
- Pengendalian Partai-Politik Jelang Pilkada: Menurut Deddy, peran Menkumham sangat penting dalam proses pengesahan kepengurusan partai politik. Dengan menempatkan orang yang loyal kepada Jokowi di posisi ini, partai-partai yang akan menggelar kongres atau muktamar sebelum Pilkada dapat dipengaruhi untuk patuh terhadap agenda politik yang diinginkan Jokowi.
Dugaan Kepentingan di Sektor Tambang
Selain itu, Deddy Sitorus juga mencurigai adanya kepentingan tersembunyi di balik penggantian Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menduga reshuffle ini bertujuan untuk menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemilik tambang agar berada di bawah kendali dinasti Jokowi. “Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan,” ujar Deddy.
Deddy menegaskan bahwa Arifin Tasrif dikenal sebagai sosok yang tegas dan keras menentang praktik penambangan liar serta penyelundupan nikel yang diduga melibatkan dinasti politik dan petinggi penegak hukum.
“Kesimpulan saya, reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” tutup Deddy.
Reshuffle kali ini menambah ketegangan dalam hubungan antara Jokowi dan PDIP, partai yang selama ini menjadi pendukung utama Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya. Sinyal perseteruan politik ini bisa berdampak signifikan terhadap peta politik nasional di masa mendatang. (Kumparan/Nada)
