Jurnalindo.com, – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencurigai bahwa Presiden Jokowi akan kembali melakukan cawe-cawe pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, seperti yang dituduhkan pada Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa salah satu indikasi awal dari cawe-cawe ini adalah rencana pemerintah untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) beras hingga Desember 2024.
“Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, boso jowone, cetho welo-welo. Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu lho ya,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
Djarot mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi setiap kebijakan pemerintah ke depan. Ia menekankan bahwa ada gejala penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak di November mendatang.
“Kelihatan sekali. Ada indikasi kembali penyalahgunaan kekuasaan. Maka daripada itu, kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda,” katanya.
Djarot menyoroti perpanjangan program bansos beras hingga Desember sebagai bentuk nyata dari cawe-cawe pemerintah. Menurutnya, langkah ini merupakan indikasi yang sangat jelas dan gamblang akan adanya campur tangan pemerintah dalam pilkada.
“Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember. Ya kan. Inilah bentuk cetho welo-welo bentuk cawe-cawe. Termasuk dilakukan di beberapa tempat,” tambah anggota Komisi II DPR itu.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang akan digelar pada 24-26 Mei mendatang, Djarot menyatakan bahwa partai akan membahas strategi untuk mengantisipasi dan melawan kemungkinan keterlibatan Jokowi di Pilkada. Rakernas ini akan menjadi forum untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemilu agar tetap jujur dan adil.
“Nah ini. Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti. Di Rakernas, bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi mengawal,” tutup Djarot.
PDIP menegaskan bahwa pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, peran semua elemen masyarakat menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada Serentak 2024. (Sumber ; Kumparan/Nada)
