Jurnalindo.com, – Pilpres 2024 semakin memanas dengan berbagai pasangan calon yang berkompetisi untuk menduduki kursi presiden dan wakil presiden. Salah satu pasangan calon yang tengah menarik perhatian adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang baru-baru ini mengungkapkan visi mereka terkait sistem pemerintahan jika terpilih nanti.
Dalam acara “Gagas RI” di Kompas TV bertajuk “Pemimpin Bicara Bangsa”, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyampaikan komitmen mereka untuk tidak menggunakan sistem “jatah menteri” dalam membentuk kabinet jika terpilih sebagai presiden-wakil presiden Republik Indonesia.
Keputusan ini, menurut mereka, sudah mereka sampaikan pada para partai koalisi yang mendukungnya. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas berbagai isu terkait sistem politik dagang dalam pengangkatan menteri, yang seringkali menggunakan sistem “jatah menteri” sebagai alat tawar-menawar di antara partai koalisi.
Cawapres Mahfud MD menyatakan bahwa pengangkatan menteri seharusnya tidak mengikuti sistem politik dagang yang melibatkan pemberian jatah kepada partai koalisi. Menurutnya, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas calon menteri yang diangkat.
“Kita sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho,” ujar Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa pilihan menteri nantinya harus melewati seleksi yang ketat dan berdasarkan kualitas, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan politik dagang.
Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya akan mengadopsi sistem “zaken kabinet” dalam membentuk kabinet. Zaken kabinet adalah suatu sistem di mana jajaran menteri berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap menteri dipilih berdasarkan keahlian dan kapabilitasnya di bidangnya masing-masing.
Ganjar Pranowo menambahkan bahwa partai tetap memiliki hak untuk mengajukan menteri, namun menteri yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai ahli atau zaken di bidangnya. Dalam simulasi dengan partai-partai pendukung, Ganjar menjelaskan bahwa meskipun partai tetap bisa merekomendasikan kandidat, namun kualifikasi zaken akan menjadi prioritas utama.
“Parpol punya hak untuk mengajukan, tapi dia mesti kualifikasi zaken. Dia mesti expert, dia mesti ahli sehingga bukan orang yang ini mewakili partai saya, tapi ini orang yang punya keahlian di bidang yang akan duduk di kabinet,” ungkap Ganjar.
Keputusan pasangan calon Ganjar-Mahfud untuk menghindari sistem “jatah menteri” membawa harapan akan pemilihan menteri berdasarkan kualifikasi dan kompetensi, memastikan bahwa kabinet yang terbentuk benar-benar mengedepankan kepentingan dan keberlanjutan pembangunan nasional. (Tribuntrends/Nada)
