Jurnalindo.com, – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, merasa prihatin dan khawatir setelah mendengar kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Megawati, yang juga merupakan Presiden Indonesia ke-5, menilai bahwa keputusan ini dapat berdampak luas terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia ke depan.
“Ibu Mega khawatir karena implikasinya nanti juga sangat luas,” ujar Hasto setelah acara konferensi pers Soekarno Run 2024, Minggu, 11 Agustus 2024. Hasto menegaskan bahwa pernyataan ini berasal langsung dari Megawati, yang meminta laporan mengenai pengunduran diri Airlangga.
PDIP melihat dinamika politik yang terjadi saat ini sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat kekuatan partai secara kolektif. Menurut Hasto, kekuatan kolektif dalam partai merupakan kunci untuk tetap kuat meskipun menghadapi berbagai tekanan.
Terkait dengan sosok Airlangga, Hasto menyebutnya sebagai komunikator yang baik dalam dunia politik. Namun, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan mencampuri urusan internal partai lain, termasuk Golkar. Meski merasakan suasana kebatinan atas keputusan Airlangga, PDIP memahami bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam persoalan tersebut.
“Tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin,” ujar Hasto.
Dalam sebuah rekaman video yang diperoleh Tempo, Airlangga Hartarto memutuskan untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah menjabat hampir dua periode. Keputusan ini diumumkan pada Sabtu, 10 Agustus 2024, dengan alasan untuk menjaga keutuhan partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera terjadi.
“Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Airlangga dalam rekaman tersebut.
Setelah pengunduran diri Airlangga, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. Salah satu mekanisme yang disebutkan adalah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagai pengganti Munas yang seharusnya dijadwalkan pada Desember 2024.
Munaslub ini diperlukan sebagai solusi untuk menyelesaikan gejolak internal yang muncul di Partai Golkar, salah satunya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Airlangga. Beberapa politikus Golkar mengungkapkan bahwa ketidakberhasilan Airlangga dalam mengusung kader partai sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu lalu menjadi salah satu pemicu gejolak ini.
“Airlangga dinilai gagal memimpin partai,” ungkap seorang politikus Golkar yang tidak disebutkan namanya.
Kegagalan ini kemudian mendorong rencana percepatan Munas sebagai upaya untuk menggulingkan Airlangga dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024. Pengunduran diri Airlangga ini menjadi salah satu momen krusial bagi Partai Golkar dalam menentukan arah politiknya di masa depan. (Tempo/Nada)
