Jurnalindo.com, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih untuk tidak memberikan tanggapan terhadap kritik yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan (PDIP). Jokowi menegaskan bahwa isu-isu yang dibahas dalam forum tersebut adalah urusan internal partai dan bukan untuk dikomentari oleh pihak luar.
“Saya kira itu adalah internal partai. Jadi, internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari,” ujar Jokowi singkat usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024) petang WIB.
Dalam pidatonya di Rakernas V PDIP yang berlangsung di Ancol, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2024), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan berbagai kritik terhadap pemerintahan.
Megawati mengangkat isu-isu penting seperti pemimpin otoriter populis, pentingnya reformasi untuk mewujudkan negara hukum demokratis, dan revisi sejumlah undang-undang (UU) yang dianggap bermasalah.
Megawati menyoroti revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menurutnya dilakukan secara tiba-tiba dan tidak melalui prosedur yang benar. Ia mengkritik langkah ini sebagai tindakan yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi.
Selain itu, Megawati juga mengkritik revisi UU Penyiaran yang dinilai melanggar esensi dari produk jurnalisme investigasi. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut dapat menghambat kebebasan pers dan merusak integritas jurnalisme di Indonesia.
Megawati mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan hukum sebagai alat untuk melegitimasi ambisi kekuasaan, yang disebutnya sebagai autocratic legalism (legalisme otokratis). Ia menekankan bahwa hukum seharusnya tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Sejak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024, PDIP semakin aktif mengkritik pemerintah. Hal ini mencerminkan dinamika internal partai yang semakin kritis terhadap langkah-langkah pemerintah, terutama dalam hal kebijakan dan regulasi yang dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi.
Dengan tidak memberikan komentar terhadap kritik yang disampaikan oleh Megawati dan PDIP, Jokowi menunjukkan sikap diplomatis dan menjaga batas antara peranannya sebagai presiden dengan urusan internal partai. Sikap ini juga menunjukkan kehati-hatian Jokowi dalam merespons kritik dari partai politik, khususnya dari partai yang memiliki hubungan historis dan politik dengannya.
Patut ditunggu bagaimana dinamika ini akan berkembang, terutama menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024. Apakah PDIP akan semakin kritis atau akan menemukan cara untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru? Hanya waktu yang akan menjawab. (Replublika/Nada)
