Jurnalindo.com, – Istana Kepresidenan merespons kritik yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, menyatakan bahwa pembangunan calon ibu kota negara baru ini tidak dipaksakan sama sekali.
“Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset,” kata Grace Natalie dalam pesan singkat yang diterima Tempo pada Kamis, 11 Juli 2024.
Grace menjelaskan bahwa proses pengerjaan IKN dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Pemerintah memastikan akan mengikuti seluruh prosedur yang ada, termasuk persiapan untuk Upacara 17 Agustus tahun ini. “Semua sudah mendekati siap. Termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan. IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia,” tambah Grace yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia.
Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat karena masih banyak yang belum siap. Oleh karena itu, Djarot menyarankan agar pemerintah tidak terlalu memaksakan proses pemindahan tersebut.
“Saran saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga,” kata Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024. Djarot juga menyoroti bahwa masih banyak infrastruktur yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan akses jalan.
Djarot juga memprediksi bahwa proyek IKN akan mengalami penurunan prioritas pada pemerintahan Prabowo Subianto karena beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program makan bergizi dari Prabowo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan untuk pertama kalinya menggelar upacara 17 Agustus di IKN. Awalnya, Jokowi juga mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun, Jokowi mengakui bahwa kesiapan infrastruktur IKN sampai saat ini belum sepenuhnya siap.
“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024. “Sudah (terima laporan dari PUPR) tapi belum (siap).”
Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan pemindahan ibu kota sebelum semua persiapan benar-benar matang. “Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum siap. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober,” kata Jokowi.
Respons Istana Kepresidenan terhadap kritik Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur IKN sebelum pemindahan ibu kota dilakukan. Pemerintah menekankan pentingnya akurasi informasi dan mengajak semua pihak untuk melihat langsung kondisi di lapangan guna menghindari informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, upaya pemindahan ibu kota tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan dengan perhitungan yang matang dan persiapan yang menyeluruh. (Tempo.co/Nada)
