JurnalIndo.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah menetapkan Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera untuk tahun anggaran 2018-2022 di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengumumkan perkembangan terbaru ini dalam sebuah jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (13/11/2023). Zulfikar Fahmi ditahan untuk kebutuhan proses penyidikan selama 20 hari pertama, dimulai dari tanggal 13 November 2023 hingga 2 Desember 2023, di Rutan KPK. dilansir dari detiknews
“Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka ZF untuk 20 hari pertama,” ungkap Nurul Ghufron.
Zulfikar Fahmi dijerat dengan tuduhan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dugaan keterlibatan Zulfikar Fahmi dalam kasus ini menjadi sorotan, mengingat perannya sebagai Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera yang terlibat dalam proyek-proyek penting pembangunan jalur kereta api. Penahanan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di sektor perkeretaapian dan memastikan keberlanjutan proses penyidikan untuk membongkar dugaan praktik korupsi tersebut.
Pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut diharapkan akan membuka sejumlah fakta baru terkait kasus ini dan mengungkapkan tingkat keterlibatan Zulfikar Fahmi dalam proyek-proyek tersebut. KPK terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Jurnal/Mas
