Jurnalindo.com, – Dinamika politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin intens, terutama dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai meninggalkan PDIP dan beralih mendukung Prabowo Subianto. Adi Prayitno, Pengamat Politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, memberikan tanggapan terkait perubahan sikap ini.
Menurut Adi Prayitno, mayoritas politisi Indonesia cenderung menganut politik berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Adi Prayitno menyatakan, “Memang pikiran politisi kita itu kan rata-rata menganggap politik berdasarkan untung dan rugi. Kalau tidak menguntungkan ditinggalkan, kalau kemudian ada sesuatu yang menguntungkan maka dia akan membuat keputusan politik.”
Pergeseran dukungan dari keluarga Jokowi yang dimulai dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, dan diikuti oleh menantu Jokowi, Bobby Nasution, menuju Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menimbulkan pertanyaan besar. Meskipun Gibran dan Bobby belum secara resmi mengundurkan diri dari PDIP dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA), mereka telah secara terbuka menyatakan dukungan pada Prabowo-Gibran.
Adi Prayitno berpendapat bahwa mungkin bagi Gibran dan Bobby, keanggotaan di PDIP tidak lagi dianggap menguntungkan. “Mungkin bagi Gibran Rakabuming Raka, mungkin bagi Bobby Nasution dan seterusnya, PDIP sudah tidak terlampau menguntungkan bagi mereka, makanya ditinggalkan,” ungkapnya.
Dengan merasa bahwa PDIP tidak memberikan keuntungan optimal, Gibran dan Bobby memilih mencari tempat lain yang dianggap lebih memberikan prospek keuntungan. Adi Prayitno menyimpulkan bahwa kalkulasi politik yang dilakukan para elit politik di Indonesia cenderung didasari oleh pertimbangan untung dan rugi.
Di sisi lain, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, memberikan tanggapan terkait sikap Gibran yang belum mengurus status keanggotaannya di PDIP setelah mendaftar sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Komarudin menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara ekstrem, seperti pemecatan, terhadap Gibran. Meski demikian, PDIP menunggu agar Gibran mengembalikan KTA dan menegaskan bahwa partai ini tidak ingin terjebak dalam narasi konflik internal yang dapat merugikan citra partai.
Dengan dinamika politik yang semakin kompleks, Pilpres 2024 diharapkan membawa persaingan yang sehat dan menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia. (Tribunnow/Nada)
