JurnalIndo.com – Calon presiden Anies Baswedan mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dianggap akan menimbulkan masalah baru. Sebab membangun kota justru menimbulkan ketimpangan.
Hal itu disampaikan oleh Anies saat ditanya pendapat pembangunan IKN di acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Rabu (22/11/2023). Eks Gubernur DKI Jakarta ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
“Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?” tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).
Anies bilang bila dirinya menjadi presiden usai Pemilu 2024, proyek IKN akan dikaji ulang secara serius. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan pemerataan ekonomi bisa dicapai.
“Kami melihat di sini problem ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata,” tutur Anies.
“Argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Ibu kota baru sebetulnya sudah ada idenya sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, realisasi pembangunan ibu kota baru tepatnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur sendiri baru dibesut pertama kali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berulang kali di berbagai kesempatan, Jokowi memaparkan salah satu alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta adalah membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Saat melakukan groundbreaking Kantor Bank Indonesia di IKN, Kamis 2 November 2023 yang lalu, Jokowi memaparkan selama ini dari total 278 juta penduduk di Indonesia, 56% penduduk tinggal di Jawa. Hal ini menimbulkan kepadatan hanya pada satu pulau, padahal sebagai negara Kepulauan, Indonesia punya total 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Kepadatan ini juga membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata. Dari total perputaran uang yang ada di Indonesia, sebanyak 58%-nya hanya berputar di Jawa saja, utamanya lagi di Jakarta sebagai ibu kota.
Menurutnya, fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa Pulau Jawa bebannya sudah kelewat batas dan perlu didistribusikan, termasuk juga perputaran ekonominya. Caranya adalah dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang letaknya berada di tengah-tengah Indonesia.
“PDB ekonomi, perputaran ekonomi kita 57-58% juga hanya ada di Pulau Jawa, lebih utamanya lagi Jakarta. Maka beban pulau Jawa, beban Jakarta itu sudah di luar kapasitas yang dimiliki,” papar Jokowi.
“Kita perlu pemerataan, pemerataan pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur,” tegasnya.
(garudanews24/rido)
