Jurnalindo.com, – Airlangga Hartarto secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024. Keputusan ini datang setelah Airlangga menghadapi serangkaian tekanan melalui wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), yang mengguncang posisinya sebanyak tiga kali.
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, menilai pengunduran diri Airlangga kali ini adalah hasil dari pukulan politik yang sangat kuat. Pukulan ini, menurut Ray, begitu hebat hingga membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut tidak hanya terhuyung, tetapi langsung terjerembab dan jatuh dalam kondisi knockout (KO).
“Kali ini, satu pukulan langsung roboh. Artinya, yang memukul dan alat pukulnya sangat kuat. Tidak sekadar membuat terhuyung, tapi langsung terjerembab, jatuh KO,” ujar Ray Rangkuti pada Selasa (13/8).
Ray mengingatkan bahwa Airlangga sebelumnya telah berhasil bertahan dari dua kali tekanan melalui wacana Munaslub sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bahkan, ketika wacana Munaslub muncul menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Airlangga berhasil meredamnya. Namun, tak disangka, tiga bulan sebelum Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang, Airlangga tiba-tiba memilih mundur.
“Bukan sekali ini, Airlangga mendapat serangan untuk mundur dari jabatan ketum. Setidaknya terjadi dua kali sebelum pilpres. Tapi, karena si pemukul dan alat pukul tidak memiliki kekuatan, Airlangga hanya bergoyang, tapi tidak rubuh,” ujar Ray.
Ray menambahkan bahwa pukulan yang berhasil melengserkan Airlangga kali ini jelas sangat kuat dan dilakukan oleh sosok yang kuat. Namun, Ray enggan berspekulasi tentang siapa yang mungkin berada di balik pukulan tersebut, dengan alasan hanya Airlangga yang mengetahui siapa pelaku sebenarnya.
Di Luar Nalar: Pengunduran Diri Tanpa Alasan Jelas
Menurut Ray, pengunduran diri Airlangga adalah peristiwa yang di luar nalar, karena tidak ada alasan yang logis, jelas, atau konstitusional yang mendasarinya.
“Umumnya, ketua umum mundur atau dimundurkan karena tiga hal, yakni melakukan tindakan yang melanggar hukum, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja, dan melakukan tindakan yang melanggar aturan partai,” kata Ray.
Namun, dalam kasus Airlangga, ketiga alasan tersebut tidak ditemukan dalam pernyataan pengunduran dirinya. Ray menegaskan bahwa Airlangga justru terbukti sukses dalam meningkatkan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), Golkar juga berperan penting dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
“Sehingga, tidak ada alasan konstitusional, rasional, dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pengunduran diri Airlangga,” ujar Ray.
Dengan pengunduran diri yang mendadak ini, masa depan kepemimpinan Golkar kini berada di persimpangan jalan. Siapa yang akan menggantikan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar menjadi pertanyaan besar, dengan berbagai spekulasi yang mengarah pada sejumlah nama potensial dalam internal partai. (Kompas.com/Nada)
