JurnalIndo.com – Gerakan pemuda Ansor Situbondo mengecam kebijakan pemerintah daerah yang mengizinkan rumah pelacuran beroperasi selama bulan suci Ramadhan.
Johantono, Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Situbondo mengatakan, pemerintah daerah harus hadir, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.
Keputusan tetap membuka lokalisasi selama bulan ramadan, menurut Buchari, didasari kepada langkah-langkah yang sudah dilaksanakan Satpol PP Situbondo sebelumnya. Mulai dari sosialisasi hingga penutupan paksa dan tindakan represif namun tidak membuahkan hasil. “Berhenti sebentar, nanti kambuh lagi,” katanya.
“Pemerintah Daerah Situbondo harus tegas untuk menutup total tempat tempat prostitusi dan hiburan malam di wilayah Situbondo baik yang berizin, apalagi yang tidak berizin,” ungkap Johantono seperti dilansir dari Times Indonesia, media jejaring Suara.com, Jumat (24/3/2023).
Baca Juga: Anggota Polda Gorontalo Ditemukan Tewas di Dalam Mobil
Lebih lanjut, Johantono menjelaskan, kebiijakan nekat Satpol PP yang tetap membuka lokalisasi selama Ramadhan 2023 bisa memicu kemarahan publik.
“Bisa-bisa masyarakat Situbondo, turun melakukan sweeping tempat lokalisasi,” wanti-wanti dia.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Situbondo mengizinkan rumah pelacuran tetap beroperasi selama bulan suci Ramadhan 2023. Syaratnya, PSK harus tarawih dan tadarus bersama.
Kasat Polisi PP Situbondo mengatakan, keputusan itu diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang pada akhirnya berujung pada penutupan bisnis lendir di kawasan tersebut untuk selamanya.
Baca Juga: Inilah Usia Terbaik Untuk Anak Mulai Berpuasa dan Manfaat Puasa Bagi Anak
“Benar, tidak ada penutupan secara resmi. Namun kita sepakati agar ikut tarawih dan tadarus bersama, jika tidak ikut nanti akan ada tindak lanjut tegas,” ungkap Buchari, Jumat (24/3/2023).
