jurnalindo.com – Surat yang berisikan komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak melakukan korupsi, dan bertanggung jawab kepada rakyat telah ditandatangani sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215 orang, untuk menandatangani surat komitmen,
Ini adalah upaya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam mengingatkan kepada para kader mengenai pentingnya untuk menjadi pemimpin, bukan pejabat, kata dia.
Menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat. Berdasarkan hal tersebut, PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat.
“Karena itulah, Ibu mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya, di wilayahnya,” ujar Hasto.
Ketika seorang pemimpin bekerja dengan baik, Hasto meyakini bahwa rakyat pasti akan menyampaikan apresiasi kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat.
Hasto juga menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan seringkali memiliki aspek yang sangat kompleks.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan prioritas utama kepada kepala daerah untuk menjadikan penyelesaian masalah rakyat.
Hasto mengatakan, sebagai sanksi pelanggaran surat komitmen, partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader yang berulang kali mendapatkan peringatan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Tentu saja sanksi pemecatan dari partai,” ujar Hasto.
(ara/iva)
