Jurnalindo.com, – Ratusan guru Honorer yang tergabung dalam forum Guru Tidak Tetap (GTT) mendatangi ke Kantor DPRD Kabupaten Pati, pada Jumat (7/02).
Kedatangan ini disambut hangat oleh Anggota Komisi A dan D serta dinas pendidikan (Diadik) di Ruang Rapat paripurna Kantor setempat.
Selaku koordinator GTT, Diana Sukarwati mengatakan bahwa datang ke Kantor ini semuanya adalah guru yang tidak lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap Satu.
Padahal guru-guru ini mengabdi sudah cukup lama, sehingga pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar status Tahap satu ini di prioritaskan.
“Kita intinya menuntut kesejahteraan. Karena kita mengajarnya sudah lama. Harapannya pemerintah dapat memprioritaskan dari pengabdiannya,” katanya kepada awak media.
Salah satu guru, Sinta menambahkan bahwa dirinya bersama guru lainnya tidak lolos PPPK karena formasi yang dibuka tidak mencukupi dengan kebutuhan di lapangan.
“Nggak lolos karena formasinya kurang. Yang dibukakan 500, guru kelas 300-an, sisanya guru mapel. Jadi kita nggak kebagian formasi, meskipun kenyataannya sekolah kita kekurangan guru,” ujarnya.
Dirinya pun berharap meskipun tidak lolos PPPK, pemerintah dapat memberikan kejelasan terkait statusnya, juga kesejahteraannya.
“UMR Pati kan sekitar Rp 2.300.000. Harapan kami jika memang daerah belum mampu memberikan UMR itu tadi, paling tidak bisa mensejahterakan kita semua di paruh waktu,” harapnya.
Saat ditanya soal gaji, ia selama ini hanya mendapatkan Rp 300 ribu per bulan. Kemudian, ditambah mendapat bantuan kesejahteraan sebesar Rp 500 ribu.
“Jadi total 800 ribu, tapi biasanya dapat yang lain-lain. Kayak kalau ngajar ekstra kita dapat tambahan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso menyampaikan bahwa setelah ini pihaknya akan menanyakan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memperjelas status para guru yang tidak lolos PPPK ini.
“Besok sama-sama tanyakan ke BKN, karena semuanya diputuskan oleh pusat,” katanya.
“Mereka nggak lulus PPPK, tetapi kenyataannya kalau masuk Dapodik sekolah membutuhkan. Kita berharap ada kompensasi yang layak terhadap teman-teman guru,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap ke depan ada standar. Termasuk standar gaji guru, dan juga standar data guru. Sehingga, katanya, sekolah tidak mudah menerima guru baru, harus satu pintu.
“(Soal gaji guru) Itu nanti kita pertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan juga kepantasan,” pungkasnya. (Juri/Jurnal)
