Jurnalindo.com, – Menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan efisiensi transfer anggaran ke daerah pada tahun 2026, berbagai pihak mulai angkat bicara. Salah satunya datang dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, KH. Yusuf Hasyim, yang menilai Pemkab Pati perlu bersikap bijak dan tidak reaktif dalam menghadapi situasi fiskal yang menantang itu.
Menurutnya, langkah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) seperti yang dilakukan pada tahun 2025 lalu, seharusnya tidak menjadi pilihan utama pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan pajak yang terlalu tinggi justru berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Pati ini mayoritas muslim, potensi zakatnya luar biasa. Kalau pemerintah bisa memanfaatkan dan mengelola zakat secara amanah melalui Baznas, ini bisa menjadi solusi tanpa harus membebani rakyat dengan kenaikan pajak,” ujar KH Yusuf, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, peningkatan pajak boleh dilakukan, namun harus dilakukan secara bertahap dan rasional, bukan secara mendadak seperti tahun sebelumnya yang dinilai terlalu drastis.
Selain mendorong optimalisasi zakat, KH Yusuf juga menyoroti gaya belanja pemerintah daerah yang nilainya belum efisien.
Pihaknya mengingatkan agar Bupati Sudewo bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) menahan diri untuk tidak menggelar kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak anggaran tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami harap Pemkab bisa menahan diri. Kurangi kunjungan kerja dan kegiatan seremonial. Itu hanya buang-buang uang rakyat. Tahun depan harus benar-benar efisien, pegawai harus berhemat dan fokus pada kemaslahatan umat,” tegasnya.
Lebih lanjut, KH Yusuf juga mendorong agar dalam pembahasan APBD 2026, Pemkab Pati dan DPRD benar-benar menempatkan infrastruktur jalan sebagai program prioritas utama.
Ia menilai banyak ruas jalan di Pati yang masih rusak dan belum tertangani dengan baik, padahal sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Infrastruktur itu fondasi pembangunan. Kalau jalan rusak, ekonomi, pertanian, wisata, semuanya ikut terhambat. Jadi APBD 2026 jangan habis untuk kegiatan yang tidak produktif,” tandasnya.
Dengan sikap kritis tersebut, PCNU Pati berharap Pemkab Pati bisa melakukan reformasi anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menjaga citra birokrasi melalui kegiatan seremonial. (Juri/Jurnal)
