Jurnalindo.com, – Ratusan demonstran yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Jumat (19/09/2025).
Aksi ini melibatkan sekitar 500 masa yang awalnya berkumpul di depan kantor Bupati Pati sebelum melanjutkan ke gedung DPRD.
Koordinator aksi, Harno, menyampaikan bahwa kedatangan ini merupakan bentuk desakan kepada anggota Pansus Hak Angket untuk menangani dugaan tindakan otoriter, arogan, sewenang-wenang, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Bupati Pati, H. Sudewo.
Menurut Harno, MPB menolak Sudewo sebagai bupati dan menuntut DPRD serta seluruh partai politik di Kabupaten Pati untuk mengawal proses pemakzulan secara akuntabel dan sesuai aturan.
Tuntutan lain yang disampaikan MPB meliputi penolakan terhadap semua produk kebijakan Sudewo, baik yang bersifat struktural, program, maupun anggaran APBD 2025.
MPB juga menuntut agar DPRD memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga merusak tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, pihaknya meminta seluruh anggota DPRD untuk bersikap independen dan mosi percaya kepada Ketua DPRD tidak mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk melakukan serta melakukan pergantian posisi dalam Pansus Hak Angket.
Kepada Kejaksaan Negeri Pati, MPB meminta agar segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memanggil partai politik terkait dukungan pemakzulan H. Sudewo.
Harno menegaskan bahwa MPB konsisten menolak Sudewo sebagai Bupati Pati demi menjaga suara rakyat dan menegakkan konstitusi.
“Rakyat Pati adalah pemenang, dan DPRD serta pemerintah adalah organ yang harus melayani rakyat,” ujarnya. (Juri/Jurnal)
