Jurnalindo.com, – Proses pengisian Perangkat Desa (Perades) yang dilaksanakan serentak di kabupaten Pati dinilai tidak transparan. Sehingga memicu aksi damai oleh mahasiswa di depan Kantor Bupati Pati, pada Jumat (25/10).
Aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus ini menyuarakan tuntutan diantaranya pengisian perangkat desa yang dinilai tidak ada keterbukaan atau transparansi.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa, Arifin mengatakan bahwa aksi ini dilakukan karena pihaknya menilai pelaksanaan rekrutmen perangkat desa penuh kejanggalan terlebih mengenai ujian Tes tertulis.
Menurutnya ujian yang dilaksanakan bulan depan nanti tidak menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), Namun memilih cara yang lama yaitu menggunakan metode Lembar Jawab Komputer (LJK.
Selain tidak efisien metode ini rawan terjadi nepotisme karena tidak tahu skor nilai secara langsung. Berbeda kalau menggunakan CAT selesai tes hasil nilainya langsung keluar.
“Dulu sudah menggunakan metode modern m namun sekarang mengapa menggunakan metode LJK yang umumnya dipakai anak Sekolah Dasar dalam melaksanakan ujian. Apa perangkat desa sekarang seminimal itu standar yang diberikan,” katanya.
“penerapan sistem ini kami pun sangat mencurigai adanya potensi main belakang dalam proses rekrutmen ini,”sambungnya.
Selain itu, ia juga curiga karena rekrutmen pengisian perangkat desa ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru.
“Apakah memang dipaksakan seperti itu, atau karena suasana Pilkada, bisa jadi pengalihan,” katanya.
“Mungkin itu pikiran negatif kami. Tapi sebuah kebenaran lahir karena kecurigaan dan ilmu ditemukan karena rasa ingin tahu manusia,” imbuhnya.
Kendati demikian, pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemkab) Pati agar proses rekrutmen perangkat desa dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“semua informasi terkait seleksi harus diumumkan secara jelas, mulai dari kriteria penilaian,tahapan seleksi, hingga hasil akhir,”pungkas dia. (Juri/Jurnal)
