Jurnalindo.com, – Pemerintah pusat mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 2026. Kebijakan ini langsung berefek pada kebutuhan kuota elpiji di daerah, termasuk Kabupaten Pati, yang kini mengusulkan kenaikan lebih dari 10 persen dari kuota tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati, Bhakti Junior Isrony, melalui Kabid Perdagangan Indyah Tri Astuti, menegaskan bahwa kenaikan kuota tersebut bukan sekadar penyesuaian rutin, tetapi bagian dari penugasan nasional. Pada 2025, Pati mengantongi kuota elpiji 40 ribu metrik ton (MT).
“Kenaikan di atas 10 persen ini karena diarahkan untuk KDMP. Itu mandat pusat, bukan inisiatif daerah,” tegas Indyah.
Ia menekankan bahwa peningkatan kuota tidak berkaitan dengan ekspansi pangkalan. Pati tetap memiliki 2.229 pangkalan dari 25 agen, tanpa rencana membuka pangkalan baru.
“Tidak ada pembukaan pangkalan. Semua sudah by name by address. Alokasi KDMP sudah dipetakan terpisah,” ungkapnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa kuota baru akan memunculkan jaringan pangkalan tambahan.
Indyah menegaskan bahwa Pemkab Pati hanya berada pada posisi pelaksana instruksi. Gerai elpiji yang masuk program KDMP disebut telah terdaftar, meski operasionalnya masih dalam fase bertahap.
“Gerai elpiji KDMP sudah terdata sesuai regulasi pusat. Pemda hanya menindaklanjuti. Pendirian sudah mulai, tapi belum merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, mekanisme usulan kuota rutin dilakukan menjelang akhir tahun melalui desk bersama Pertamina. Namun, perubahan kebijakan pusat dapat memicu pengajuan tambahan di luar rutinitas.
“Desk pengajuan sudah berjalan sejak bulan lalu. Usulan 2026 sudah kami masukkan,” pungkasnya.(Juri/Jurnal)
