Jurnalindo.com, – Pemerintah Kabupaten Pati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati telah menargetkan semua desa bisa menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana)
Namun dalam penanganannya sangat lambat, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pati.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya mengatakan bahwa selama ini baru 17 desa yang sudah dinobatkan menjadi Destana.
“baru ada 17 Desa yang menjadi Desa tangguh bencana (Destana). Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pati,”ungkapnya, pada Senin (6/1/2025).
Dikatakan kemampuan dalam membentuk program tersebut pihaknya mengaku hanya dua Destana saja setiap tahunnya.
“setiap tahun BPBD Pati hanya mampu membentuk dua,karena itu memang keterbatasan kemampuan fiskal kita juga terbatas,” kata Budi.
Dari 17 Destana yang sudah terbentuk, itu merupakan desa-desa masuk kategori rawan bencana, misalnya berada di Kecamatan Juwana, Tambakromo dan lain sebagainya.
Menangani keterbatasan anggaran dalam membentuk Destana, dia menyampaikan ada upaya baru yaitu menjadikan Destana sebagai Mastaka (Masyarakat tangguh bencana). Hal ini sama tujuan dengan Destana yaitu menyiapkan tenaga dalam membantu sesama apabila terjadi bencana.
“Akhirnya karena keterbatasan anggaran yang ada pada kita konsep Destana itu kita ubah menjadi Mastana (Masyarakat tangguh bencana),” jelas dia.
“Artinya kita memberikan informasi edukasi komunikasi tentang kebencanaan itu tidak dibatasi oleh Administrasi wilayah Desa tetapi beberapa Desa dalam kawasan daerah aliran sungai itu kita bentuk bareng-bareng,” dia melanjutkan.
Tahun 2024, Destana terbaru berada di sepanjang aliran sungai Godo Kecamatan Tambakromo, meliputi mulai sungai Godo, Gunungpati, Sinomwidodo, Angkatan kidul, Angkatan Lor dan Tanjunganom berada di Kecamatan Gabus.
Pembentukan Destana, dia menjelaskan tidak hanya tugas dari BPBD Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati lainnya juga bisa terlibat langsung, misalnya melalui Dinas Sosial itu ada program kampung siaga bencana.
“Membentuk Desa-desa tangguh bencana itu tidak hanya tugasnya BPBD tetapi semua itu pun terlibat, kalau Dinas Sosial lewat program kampung siaga bencana tetapi prinsipnya sama lembaga yang ada di Desa yang memang dilatih menghadapi situasi Darurat Kebencanaan maupun situasi mitigasi sebelum terjadi bencana,” pungkas Budi. (Jurnal/Juri)
