Jurnalindo.com, – Kegiatan sosialisasi anti korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati mendadak jadi sorotan. Bukan karena materinya saja, tapi karena ada aparatur sipil negara (ASN) yang kepergok bermain ponsel saat acara berlangsung di Pendopo Kabupaten pati, Pada Rabu (15/04/2026).
Forum yang seharusnya jadi ruang serius untuk memperkuat komitmen integritas itu dihadiri lengkap oleh jajaran pejabat daerah, mulai dari Ketua DPRD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan kepala desa, hingga BUMD.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, tak menutup mata atas kejadian tersebut. Ia secara langsung menyinggung adanya peserta yang terlihat tidak fokus, bahkan memegang ponsel di tengah jalannya sosialisasi.
“Ini hal yang sangat penting. Kami kumpulkan semua pejabat untuk mendengarkan. Saya sendiri dari awal sampai akhir menyimak betul supaya kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Itu butuh konsentrasi,” tegasnya.
Menurutnya, sikap tidak serius dalam forum seperti ini menjadi catatan penting. Terlebih, sosialisasi dari KPK bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Risma juga mengingatkan bahwa saat ini pengawasan terhadap kinerja pejabat tidak hanya datang dari lembaga negara, tetapi juga masyarakat luas yang semakin kritis.
“Kita ini tidak hanya diawasi KPK, tapi juga masyarakat. Jadi harus terbuka dan menjalankan tugas dengan benar,” ujarnya.
Ia memastikan, ke depan tidak akan ada toleransi bagi ASN yang menunjukkan sikap tidak profesional dalam kegiatan resmi, apalagi yang berkaitan dengan integritas dan pencegahan korupsi.
“Oh ya pasti, pasti. Kita beri sanksi,” tandasnya.
Kegiatan sosialisasi anti korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati mendadak jadi sorotan. Bukan karena materinya saja, tapi karena ada aparatur sipil negara (ASN) yang kepergok bermain ponsel saat acara berlangsung di Pendopo Kabupaten pati, Pada Rabu (15/04/2026).
Forum yang seharusnya jadi ruang serius untuk memperkuat komitmen integritas itu dihadiri lengkap oleh jajaran pejabat daerah, mulai dari Ketua DPRD, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan kepala desa, hingga BUMD.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, tak menutup mata atas kejadian tersebut. Ia secara langsung menyinggung adanya peserta yang terlihat tidak fokus, bahkan memegang ponsel di tengah jalannya sosialisasi.
“Ini hal yang sangat penting. Kami kumpulkan semua pejabat untuk mendengarkan. Saya sendiri dari awal sampai akhir menyimak betul supaya kejadian yang kemarin tidak terulang lagi. Itu butuh konsentrasi,” tegasnya.
Menurutnya, sikap tidak serius dalam forum seperti ini menjadi catatan penting. Terlebih, sosialisasi dari KPK bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Risma juga mengingatkan bahwa saat ini pengawasan terhadap kinerja pejabat tidak hanya datang dari lembaga negara, tetapi juga masyarakat luas yang semakin kritis.
“Kita ini tidak hanya diawasi KPK, tapi juga masyarakat. Jadi harus terbuka dan menjalankan tugas dengan benar,” ujarnya.
Ia memastikan, ke depan tidak akan ada toleransi bagi ASN yang menunjukkan sikap tidak profesional dalam kegiatan resmi, apalagi yang berkaitan dengan integritas dan pencegahan korupsi.
“Oh ya pasti, pasti. Kita beri sanksi,” tandasnya. (Juri/Jurnal)
