Jurnalindo.com, – Suhu politik di Kabupaten Pati kian memanas menjelang aksi demonstrasi besar yang akan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025. Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) memastikan keikutsertaannya dalam aksi tersebut untuk mendesak Bupati Pati, Sudewo, memenuhi sejumlah tuntutan masyarakat yang dinilai mendesak. Ahad, (10/8/25)
Gerakan ini bermula dari pernyataan Bupati Sudewo yang dianggap menantang masyarakat. Dalam sebuah kesempatan, Bupati menyampaikan, “Jangankan lima ribu, lima puluh ribu (massa) saya tidak akan gentar, saya tidak akan mundur.”
Ucapan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok santri dan tokoh masyarakat yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin yang terbuka terhadap aspirasi rakyat.
ASPIRASI menilai bahwa beberapa kebijakan pemerintah daerah akhir-akhir ini justru bertolak belakang dengan semangat Pembangunan yang pro rakyat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menjadi salah satu kebijakan yang paling menuai protes. Selain itu, penerapan sekolah lima hari dinilai tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
Kebijakan lain yang dipersoalkan adalah penolakan PBJT 10% bagi pelaku usaha mikro serta sejumlah proyek Pembangunan infrastruktur publik yang dianggap tidak prioritas, seperti renovasi Masjid Agung Pati dengan anggaran Rp15 miliar, padahal masjid tersebut belum lama telah direnovasi.
“Dari berbagai kebijakan yang tidak tepat sasaran itu, kami akan menyampaikan beberapa tuntutan dan penyampaian pendapat pada aksi 13 Agustus nanti,” ujar Presidium ASPIRASI wilayah Kawedanan Tayu, Gus Tomy.
Ia menjelaskan, dari seluruh tuntutan yang diajukan masyarakat, memang ada dua yang telah dipenuhi Bupati. Namun, sebagian besar tuntutan lainnya masih belum mendapat kejelasan.
Konsolidasi internal yang dipimpin oleh Naufar Yazid pun memutuskan bahwa ASPIRASI akan turut turun ke jalan untuk mengawal dan menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung.
Menurut Gus Tomy, gerakan ini murni bersifat organik, tanpa intervensi atau kepentingan politik praktis.
“Kami hanya ingin kebijakan yang tidak penting dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk program yang bersifat prioritas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Aksi 13 Agustus mendatang diperkirakan akan melibatkan lebih dari 2.000 santri dan massa pendukung. Mereka akan memadati kawasan Alun-Alun Pati sebagai pusat konsentrasi aksi, yang direncanakan berlangsung damai namun tegas dalam menyuarakan tuntutannya. (Jurnal/Juri)
