Jurnalindo.com, – Menjelang pemilihan Umum atau pemilu tahun 2024 mendatang. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bermain politik Praktis.
Pasalnya kepala Daerah harus netral jangan memihak partai manapun secara terang-terangan apalagi menggiring warganya untuk memilih salah satu calon. apabila itu terjadi maka akan diberikan sanksi.
“Jika mereka ketahuan terlibat politik praktis akan dapat sanksi yang akan diberlakukan sesuai tingkatan,” Jelas Nana Sudjana saat kunjungan kerja di Kabupaten Pati, Senin (6/11/2023).
Sebelumnya semua ASN dan termasuk kepala daerah dikumpulkan oleh Presiden mengenai larangan untuk ikut dalam politik praktis, selain itu, kata Nana harus bisa menjaga kondusifitas daerah masing-masing.
“Beberapa waktu lalu kami dikumpulkan oleh Presiden dan Mendagri, bahwa seluruh ASN termasuk di dalamnya penjabat kepala daerah ini harus netral. Tidak boleh bermain politik praktis. Dan itu akan dievaluasi,” terangnya
Pemanggilan tersebut merupakan agenda rutin oleh Presiden yang dilakukan setiap tiga bulan sekali sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah. Sehingga dalam kesempatan itu Pj Kepala Daerah harus netral dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Pj (penjabat) ini setiap tiga bulan kan selalu ada evaluasi kinerjanya. Apalagi kalau kedapatan terjun ke politik praktis, pasti akan dievaluasi. Makanya kami selalu menekankan itu (netralitas),” jelasnya.
“Provinsi Jawa Tengah sudah komitmen dan sudah berikrar, kita punya hak pilih tetapi tidak bermain politik praktis,” sambunya.
Hal senada juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berpesan kepada pejabat daerah untuk tidak memihak pada pihak manapun di tahun politik. Termasuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Saya minta Gubernur, bapak ibu Bupati, Walikota berikan dukungan pada tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera disegerakan,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk menjaga kerukunan ASN di level bawah. Juga segera menyelesaikan jika ada pertikaian yang berkaitan dengan politik.
“Selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan Kemendagri,” pungkasnya (juri/Jurnal)
