Jurnalindo.com, – Angka kemiskinan yang berada di kabupaten Pati mencapai 600 ribu jiwa lebih. Data tersebut merupakan separuh dari jumlah penduduk
Hal itu diungkapkan oleh Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Pati, Tri Haryumi, pada Senin (17/2/2025).
Dia mengatakan bahwa data tersebut berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati.
Menurutnya dalam pendataan DTKS ini banyak program yang difasilitasi oleh pemerintah, mulai dari Bansos, KIP, BPJS dan semua itu subsidi oleh negara.
“Mulai dari bansos di bidang pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), hingga bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),”ungkapanya
Dikatakan, DTKS ini berdasarkan olah data dari pemerintah Desa (pemdes) setempat yang memang dianggap warganya kurang mampu sehingga berhak mendapatkan bantuan.
Tetapi kadang-kadang, data tersebut asal dimasukan saja, sehingga menyebabkan jumlah kemiskinan di Pati meningkat
“Semua bansos sekarang memang harus DTKS. Sehingga jika memang tidak butuh maka harus dihapuskan. Ada 683.426 jiwa separuh dari jumlah penduduk Pati. Karena biasanya desa itu pekewuh (ga enak) meskipun ia (pemohon) adalah orang mampu,” ujarnya.
Minimnya pengawasan juga dinilai jadi sebab lain tidak meratanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Termasuk DTKS yang memang selalu dipermasalahkan warga. Ditambah, menentukan masuk ke dalam daftar atau tidaknya merupakan ranah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Masalah yang dinilai oleh Tri bertanggungjawab atas jumlah data miskin yang semakin banyak di Kabupaten Pati. Bahkan saat ini, Pati masuk dalam zona kuning dengan jumlah DTKS yang cukup banyak.
“Yang mengajukan atau mengusulkan memang dan harus dari desa, tetapi yang bisa menentukan adalah dari Kemensos. Kami hanya menjembatani. Saat ini masuk zona kuning,” imbuhnya.
Tentunya, Tri meminta kerjasama yang baik dengan pemerintah desa agar penerima bantuan sosial melalui sistem DTKS bisa tepat sasaran. (Juri/Jurnal)
