Jurnalindo.com, – Aktivis Cahaya Basuki alias Yayak Gundul bersama Gerakan Masyarakat Pati (Germap) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (3/11/2025).
Namun kedatangan mereka bukan untuk menuntut pembubaran dewan, melainkan mempertanyakan sikap DPRD atas dugaan pembiaran pajak karaoke yang tidak pernah dipungut sejak tahun 2014.
“Hari ini Germap mau audiensi yang judulnya adalah mempertanyakan sikap DPRD Kabupaten Pati terkait tidak dipungutnya pajak karaoke sejak tahun 2014,” kata Yayak di depan awak media.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi daerah, karena pajak memiliki masa kadaluarsa penarikan selama lima tahun.
“Sejak 2014 sampai sekarang sudah lebih dari sepuluh tahun. Artinya dua kali periode pajak hangus, dan tidak bisa ditarik lagi,” tegasnya.
Pihaknya menyebut, pada tahun 2014 Bupati Pati masih dijabat oleh Haryanto. Karena itu, ia menilai persoalan ini harus dibuka terang-benderang dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat saat itu.
“DPRD belum bisa menemui kami karena mereka minta kami mengundang eksekutif-eksekutif yang dibutuhkan di audiensi. Kami sudah menyampaikan lewat Pak Bayu agar mengundang Pak Haryanto, mantan Kepala BPKAD Sukardi, Kepala Inspektorat waktu itu Pak Agus, mantan Kepala DPMPTSP Riyoso, dan mantan Kasatpol PP Sugiyono,” jelasnya.
Namun, Ia mengaku kecewa dengan sikap DPRD yang terkesan lamban dan pilih kasih dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
“Kami kirim surat seminggu lalu tapi belum ada respon. Sementara kalau Botok cs mau ketemu Ketua DPRD kok bisa mudah sekali, tanpa surat pula. Kami belum bilang didiskriminasi, tapi ini aneh,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, isu pajak karaoke ini bukan perkara baru. Germap bahkan sudah pernah melakukan aksi unjuk rasa menyoal hal yang sama beberapa tahun lalu.
“Dulu sudah pernah kami ungkap waktu demo. Cuma karena kemarin Pati sibuk urusan Botok cs, sekarang kami angkat lagi. Ini persoalan yang jauh lebih serius,” ujarnya.
Langkah Germap hari ini menjadi tamparan bagi DPRD Pati, yang dinilai abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Masyarakat kini menunggu, apakah dewan benar-benar akan menindaklanjuti dugaan hilangnya potensi pendapatan pajak miliaran rupiah dari sektor hiburan yang sudah “mengendap” selama satu dekade. (Juri/Jurnal)
