jurnalindo.com – Manokwari, 02/9 – Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang mengupayakan dengan mengajak Pertamina agar masalah antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak berdampak pada distribusi logistik di beberapa wilayah provinsi tersebut.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Warinussa di Manokwari, Kamis, mengatakan distribusi logistik di beberapa wilayahnya masih menggunakan jalur darat.
“Kalau biasanya tanpa antrean logistik bisa cepat tersalurkan, dengan antrean panjang tentu menambah waktu cukup panjang sehingga banyak waktu terbuang untuk distribusi logistik,” kata dia.
Dia mencontohkan, sejumlah wilayah diantaranya pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni yang cukup sehari dalam perjalanan, namun saat ini, durasi pengisian bahan bakar membengkak setiap kali pengisian di SPBU Manokwari.
“Berapa puluh jam waktu yang terbuang hanya karena antrean di SPBU, tentu ini akan menyebabkan peningkatan pengeluaran pada proses distribusi logistik,” katanya.
Dampak lainnya, kata Werinusa, keterlambatan logistik bisa memicu kenaikan harga barang karena terjadi peningkatan biaya dalam proses distribusi.
Werinussa menyatakan segera bersama PT Pertamina Patra Niaga dapat menyelesaikan permasalahan antrean di sejumlah SPBU di wilayah Papua Barat.
“Kami mengajak ini segera diselesaikan bersama Pertamina agar dampaknya tidak meluas. Apalagi daerah kita secara demografi sangar berbeda dengan wilayah lain,” kata dia.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Manokwari menyebut tidak terjadi kelangkaan BBM di wilayah tersebut, namun pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan jumlah SPBU. (ara/rido)
