Jurnalindo.com – Pasca-terpilihnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029 di Muktamar Bali, gelombang ketegangan internal partai semakin meningkat. Beberapa pendukung dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan fungsionaris PKB yang tidak puas dengan hasil muktamar, mengusulkan adanya Muktamar Tandingan yang berpotensi memicu perpecahan lebih dalam di tubuh PKB.
Wacana Muktamar Tandingan dan Potensi Perpecahan
Wacana muktamar tandingan muncul dari mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain, yang pada Sabtu (24/8/2024) malam mengumumkan rencana ini di salah satu hotel di Nusa Dua, Bali. Mereka menilai Muktamar PKB di Bali cacat hukum dan tidak demokratis. Malik Haramain, yang mewakili kelompok ini, menyatakan bahwa muktamar yang digelar oleh Cak Imin di Bali melanggar keputusan Mukernas DPP PKB yang dijadwalkan untuk akhir tahun, bukan pada bulan Agustus.
“Karena itu kami mengumumkan bahwa muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus itu tidak sah atau cacat hukum. Salah satu hasil Mukernas adalah menjadwal muktamar PKB di akhir tahun setelah pilkada. Tapi entah kenapa jadwal muktamar dimajukan ke bulan Agustus,” ujar Malik Haramain kepada media pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Agenda Muktamar Tandingan
Dalam muktamar tandingan yang direncanakan akan diadakan di Jakarta pada 2-3 September 2024, Malik Haramain dan kelompok pendukungnya berencana untuk mengembalikan peran Dewan Syuro di PKB, yang dianggap telah diabaikan dalam Muktamar Bali. Mereka juga akan memilih ketua umum baru untuk menggantikan Cak Imin, yang dinilai tidak memenuhi syarat sah.
“Agenda prinsip kami adalah mengembalikan PKB ke khitoh-nya, sesuai dengan pendirian awal partai pada 1998, di mana posisi peran kiai dan ulama sangat dominan. Kami akan mengembalikan eksistensi ulama dalam PKB,” tegas Malik.
Respon Cak Imin dan Dukungan PBNU
Cak Imin, yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB, menyatakan keinginannya agar PKB menjadi partai yang mandiri dan tidak bergantung pada organisasi manapun. Menurutnya, meskipun PKB tidak mendapat dukungan dari PBNU dalam pemilu sebelumnya, hal ini justru membawa berkah bagi partai untuk berdiri sendiri.
“Memang perbincangan di kalangan para kiai, momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin, dan hasilnya justru bagus untuk PKB. Ini berkah bagi PKB untuk benar-benar independen dan mandiri,” ujar Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Cak Imin juga mengakui tantangan berat yang dihadapinya dalam memimpin PKB selama lima tahun ke depan dan berkomitmen untuk bekerja sekuat tenaga.
Potensi Konflik Berkepanjangan
Jika wacana Muktamar Tandingan ini terealisasi, perpecahan dalam PKB bisa semakin mendalam, mirip dengan konflik antara Cak Imin dan Gus Dur pada periode 2005 hingga 2010. Pendukung PBNU yang ingin mengembalikan PKB ke dalam kontrol ulama dan kiai mungkin akan memperburuk ketegangan di dalam partai.
Dalam konteks ini, ketidakhadiran beberapa elite PBNU di Muktamar Bali menambah dimensi konflik, memperlihatkan adanya ketidakpuasan mendalam dan kemungkinan adanya pergeseran besar dalam struktur dan arah PKB.
Kesimpulan
Situasi di PKB saat ini menunjukkan dinamika politik yang intens dengan adanya rencana Muktamar Tandingan yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap Muktamar Bali dan kepemimpinan Cak Imin. Bagaimana konflik ini akan berkembang dan dampaknya terhadap stabilitas PKB dan koalisi politik yang ada akan menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan mendatang. (Bisnis.com/Nada)
