Jurnalindo.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah terkait pengelolaan tambang. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian rapat dan kajian mendalam, serta dikukuhkan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Convention Hall Universitas Aisyiyah (UNISA) Jogja pada Minggu (28/7/2024).
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama seluruh unsur Muhammadiyah. Meskipun menerima tawaran tersebut, Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan tambang.
“Khusus tentang tambang, kami sebagaimana karakter Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi dan political will baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima atau menolak. Kami harus berdasarkan ilmu dan pemikiran Muhammadiyah,” jelas Haedar saat ditemui di Convention Hall UNISA Jogja, Minggu (28/7). dilansir dari detik.com
Tawaran pemerintah untuk pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur tentang pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat.
Haedar menegaskan bahwa keputusan ini tidak diambil secara terburu-buru. PP Muhammadiyah melakukan kajian selama dua bulan sebelum akhirnya menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.
“Kami mengambil langkah keputusan bukan karena perintah atau tekanan sosial, tetapi setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Semua pertimbangan ini menjadi dasar PP Muhammadiyah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang,” tambahnya.
Haedar juga mengakui bahwa keputusan ini akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, ia memastikan bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan matang dan melibatkan berbagai sudut pandang, termasuk dari kelompok yang menolak.
“Penolakan juga sempat terjadi pada hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. Itu adalah wujud aspirasi warga Muhammadiyah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan PP Muhammadiyah hari ini,” ujar Haedar.
Muhammadiyah telah melakukan kajian dan analisis mendalam, termasuk mempertimbangkan kritik dari aspek lingkungan dan nasib masyarakat setempat. Kajian ini melibatkan akademisi, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah.
“Dengan kajian dan analisis dari berbagai sudut pandang, mayoritas anggota PP Muhammadiyah mencapai kesimpulan yang bulat. Keputusan ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan dan langkah yang ditempuh,” pungkas Haedar.
Dengan keputusan ini, Muhammadiyah berharap dapat mengelola tambang dengan prinsip kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jurnal/Mas
