Jurnalindo.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan beberapa parameter seperti harga minyak dunia, lifting minyak, dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).
“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024). dilansir dari detik.com
Dalam situasi di mana harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Sebagai konsekuensinya, APBN harus menanggung selisih harga tersebut melalui PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
“Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya,” ucap Sri Mulyani.
Pada semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta kiloliter, sedikit menurun sebesar 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing mengalami peningkatan, mencapai 3,36 juta metrik ton dan 40,6 juta pelanggan.
Sri Mulyani memperkirakan bahwa kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan parameter tersebut akan tercermin pada semester II-2024.
“Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II,” pungkasnya.
Peningkatan subsidi energi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga bagi masyarakat, meskipun membawa dampak pada beban APBN. Pemerintah akan terus memantau perkembangan parameter ekonomi global dan domestik untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Jurnal/Mas
