jurnalindo.com – Tanjungpinang – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menggandeng 17 organisasi pemuda dan mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan organisasi independen yang telah menandatangani nota kesepakatan untuk meningkatkan pengawasan pesta demokrasi, antara lain KNPI, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Pemuda Pancasila, Karang Taruna, HMI, PMII, GMNI, GMKI, KAMMI, HIMA Persis dan IMM.
“Kami juga menggandeng Dinas Sosial, serta Forum Komunikasi Penyandang Disabilitas dan Perhimpunan Penyandang Disabilitas Kota Tanjungpinang untuk bersama-sama tingkatkan pengawasan pemilu,” katanya.
Zaini mengemukakan Bawaslu Tanjungpinang juga telah mensosialisasikan pengawasan partisipatif, mulai dari permasalahan teknis hingga peraturan pengawasan kepada pengurus dari 17 organisasi tersebut.
Selain meningkatkan pengawasan pemilu dan pilkada, ia berharap seluruh pengurus organisasi turut mendorong pemilih untuk menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun sebelumnya, seluruh warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pilkada dan pemilih harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih tetap.
Jajaran pengawasan pemilu juga akan mengawasi akses warga untuk menggunakan hak suara. Semestinya, warga yang memiliki permasalahan fisik tubuhnya mendapatkan akses yang mudah untuk menggunakan hak suara.
“Kami memberi apresiasi kepada seluruh pengurus organisasi itu yang begitu antusiasme ingin mendorong penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas, jujur, adil, transparan dan profesional,” ucapnya.
Ia menuturkan, Bawaslu Tanjungpinang baru-baru ini juga menggelar Media Gathering dengan sejumlah organisasi media massa dan wartawan, di antaranya, PWI, AJI, IJTI, IWO, SMSI.
Wartawan juga memiliki peran dalam meningkatkan pengawasan, sekaligus mencegah terjadi pelanggaran pemilu.
“Berita politik pemilu dan pilkada di media sangat berperan mengawal pesta demokrasi, dengan memberikan informasi kepemiluan, serta mempublikasikan proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam menegakkan keadilan pemilu,” ucapnya. (ara/reno)
