Jurnalindo.com, – Rakernas V PDIP yang digelar akhir pekan lalu menjadi pusat perhatian publik. Banyak yang menanti keputusan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, terkait sikap partainya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dalam pidato penutupannya, Megawati tidak memberikan pernyataan yang jelas apakah PDIP akan bergabung di kabinet Prabowo-Gibran atau memilih menjadi oposisi.
Dalam pidatonya di Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Megawati menekankan pentingnya perhitungan matang dalam menentukan sikap politik PDIP. Meskipun banyak yang mengharapkan kejelasan, Megawati memilih untuk tidak segera mengumumkan sikap partainya.
“Mengambil keputusan politik harus dihitung secara matang. Karena ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Megawati.
Sikap mengambang Megawati memicu tanggapan beragam dari partai lain. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pidato Megawati menunjukkan tanda-tanda bahwa PDIP ingin mewujudkan prinsip check and balance dalam pemerintahan. Mardani menyimpulkan bahwa PDIP kemungkinan besar akan menjadi oposisi.
“Dari pidato Bu Mega, saya melihat ada indikasi PDIP ingin memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pemerintah,” kata Mardani.
Sebaliknya, politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai pidato Megawati mengisyaratkan bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan. Menurutnya, pernyataan Megawati yang mengatakan “gue mainin dulu dong” membuka potensi PDIP untuk masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Selama Rakernas, tidak ada elite PDIP yang secara tegas menyatakan akan berada di luar pemerintahan,” ujar Habiburokhman.
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas V PDIP
- Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia Megawati menyebut Pemilu 2024 sebagai yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia, dengan berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kedaulatan rakyat.
- Keterlibatan TNI-Polri dalam Politik Praktis Megawati menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis, yang menurutnya bertentangan dengan reformasi yang menghapus dwifungsi ABRI.
- Kritik Terhadap Mahkamah Konstitusi Megawati menyatakan kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai mudah diintervensi oleh kekuasaan, meskipun lembaga tersebut didirikan pada masa pemerintahannya.
- Sinyal Kepemimpinan Puan Maharani Megawati memberikan sinyal bahwa Puan Maharani mungkin akan menjadi penerusnya sebagai Ketua Umum PDIP, dengan menyebutkan kemungkinan bertukar posisi dengan Puan.
- Tidak Ada Istilah Koalisi dan Oposisi Megawati menegaskan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, tidak ada istilah koalisi dan oposisi. Kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo pada Pemilu 2024 lebih tepat disebut sebagai kerja sama politik, bukan koalisi.
Dengan tidak adanya pernyataan tegas dari Megawati, publik dan pengamat politik masih menunggu arah politik yang akan diambil oleh PDIP. Apakah PDIP akan bergabung dengan kabinet Prabowo-Gibran atau memilih menjadi oposisi? Keputusan ini penting karena akan menentukan dinamika politik dan pemerintahan Indonesia ke depan.
Rakernas V PDIP tidak memberikan kejelasan mengenai sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun demikian, berbagai tanggapan dari PKS dan Gerindra memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan PDIP akan menjadi oposisi atau justru bergabung dengan pemerintahan.
Publik masih harus menunggu keputusan final dari Megawati dan PDIP, yang diharapkan akan diumumkan pada saat yang tepat. (Tribunkaltim/Nada)
