Jurnalindo.com, – Istana Kepresidenan mengklarifikasi bahwa rapat kerja nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan agenda internal partai.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, juga ditujukan untuk internal partai tersebut.
“Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP,” kata Ari kepada Tempo pada Jumat malam, 24 Mei 2024. Ari menjelaskan bahwa saat pidato tersebut disampaikan, Presiden Jokowi tengah berada di Istana Yogyakarta. Pada sore hari, sekitar pukul 16.15 WIB, Presiden sedang berbagi kebahagiaan dengan warga sekitar Istana dengan membagikan sembako, termasuk kepada pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel.
Rakernas V PDIP di Ancol
Rakernas V PDIP berlangsung selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai Jumat, 24 Mei 2024. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan pilkada serentak dan melakukan konsolidasi guna menentukan sikap politik nasional menjelang pergantian kekuasaan pada Oktober mendatang.
Presiden Jokowi tidak diundang dalam Rakernas yang mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang”. PDIP belakangan tidak menganggap Jokowi sebagai kader partai tersebut, terutama setelah dukungan Jokowi terhadap Prabowo dalam Pilpres 2024.
Pidato Megawati Sukarnoputri
Dalam pidato politiknya di Rakernas PDIP, Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menyinggung intervensi kekuasaan dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Megawati juga menyoroti isu soliditas partai dan meningkatnya utang pemerintah. Nama Jokowi disebut-sebut oleh kader-kader PDIP yang hadir, sekitar lima ribu peserta, ketika Megawati menanyakan siapa yang harus disalahkan dalam skandal MK tersebut.
Fenomena Kepemimpinan Paradoks
Megawati menyitir pandangan cendekiawan muslim Indonesia, Sukidi, yang menyoroti fenomena kepemimpinan paradoks di Indonesia saat ini, yang memadukan populisme dan prinsip Machiavelli. Megawati melihat adanya “autocratic legalism,” di mana hukum dijadikan alat dan pembenar bagi ambisi kekuasaan.
“Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi,” ujar Megawati.
Respons Istana Kepresidenan
Meskipun pidato Megawati mengandung berbagai kritik dan sindiran, Istana Kepresidenan tetap menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pernyataan tersebut.
Fokus Presiden adalah pada kegiatan yang mendekatkan dirinya dengan rakyat, seperti yang terlihat dari aktivitasnya di Yogyakarta. Ari Dwipayana menyatakan bahwa perhatian Presiden tetap pada kesejahteraan rakyat dan tugas-tugas kenegaraan, bukan pada dinamika internal partai.
Dengan demikian, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Rakernas V PDIP adalah agenda internal partai yang tidak memerlukan tanggapan dari Presiden Jokowi, yang terus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dengan penuh dedikasi. (Tempo/Nada)
