###
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan bahwa jabatan menteri menjadi rebutan banyak pihak. Namun, Partai Demokrat menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Tidak ada rebutan jabatan menteri, seperti Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemilik hak prerogatif,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).
#### Fokus Prabowo Subianto dalam Menyusun Kabinet
Herman Khaeron menyatakan bahwa Prabowo Subianto sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif. Langkah ini dilakukan agar program dan kebijakan yang diusung dapat dijalankan dengan baik untuk kepentingan masyarakat ke depan.
“Prabowo sedang bekerja keras menyusun tim yang kompeten dan sesuai dengan visi serta misinya. Fokus utama adalah membentuk kabinet yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Herman.
#### PDIP dan Dinamika Politik
Pernyataan Megawati tentang rebutan jabatan menteri mencerminkan dinamika politik yang sedang berlangsung. Namun, Partai Demokrat menekankan bahwa mereka tidak terlibat dalam perebutan tersebut dan menghormati hak prerogatif presiden dalam menentukan menteri.
“Demokrat tidak terlibat dalam rebutan jabatan. Kami sepenuhnya mendukung presiden terpilih untuk mengambil keputusan terbaik bagi bangsa ini,” tegas Herman.
#### Harapan untuk Pemerintahan Baru
Dengan fokus pada penyusunan kabinet yang efektif, diharapkan pemerintahan Prabowo Subianto dapat segera bekerja untuk mewujudkan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang solid.
“Semua pihak diharapkan bisa bersinergi demi kepentingan bersama. Kami berharap pemerintahan baru dapat segera beroperasi dengan efisien dan membawa perubahan positif bagi Indonesia,” tambah Herman.
Dengan penegasan dari Partai Demokrat ini, diharapkan proses pembentukan kabinet bisa berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh isu-isu perebutan jabatan yang dapat mengganggu stabilitas politik.
