Jurnalindo.com, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons keluhan masyarakat yang ramai di media sosial terkait Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menanggapi situasi ini, Jokowi menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas masalah tersebut.
“Ya nanti akan kami rataskan di rapat internal,” kata Jokowi di Istana Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024.
Langkah Awal Kementerian Keuangan
Sebelum pernyataan Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengadakan diskusi bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan pejabat tinggi Bea Cukai pada Senin, 13 Mei 2024. Diskusi ini dilakukan sebagai respons awal terhadap berbagai keluhan masyarakat.
Tindakan tegas juga diambil oleh Kemenkeu dengan mencopot jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean (REH), pada Kamis, 9 Mei 2024.
Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan internal terhadap REH menyusul laporan dari pengacara Eternity Global Law Firm, Andreas, yang menuduh REH tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar.
Sorotan Terhadap Bea Cukai
Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi sorotan publik setelah banyaknya warganet yang mengeluhkan pengalaman mereka saat berurusan dengan Bea Cukai, terutama terkait importasi barang.
Keluhan-keluhan ini mencakup berbagai masalah, mulai dari prosedur yang rumit hingga dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan kekayaan pejabat Bea Cukai.
Salah satu pejabat yang menjadi sorotan adalah Dirjen Bea Cukai, Askolani, yang kekayaannya sempat menjadi perhatian publik. Warganet mempertanyakan transparansi dan integritas dalam pelaporan harta kekayaan pejabat Bea Cukai.
Tindakan Lanjutan
Pernyataan Jokowi untuk menggelar rapat terbatas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini. Rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai dan merespons keluhan masyarakat secara efektif. Selain itu, tindakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah diharapkan dapat menjaga integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara serta memastikan bahwa setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi.
Masyarakat juga diharapkan terus aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Langkah tegas yang diambil oleh Kemenkeu dan perhatian langsung dari Presiden Jokowi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan merespons keluhan masyarakat.
Dengan mengadakan rapat terbatas dan diskusi intensif, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai dan memastikan transparansi serta akuntabilitas di lembaga tersebut. (Sumber ; Kumparan/Nada)
