jurnalindo.com – Pati – Bupati Pati, Haryanto mengatakan bahwa dirinya bangga karena tidak meninggalkan utang daerah menjelang akhir jabatannya.
“Saya cukup berbangga, saat nanti purnatugas, saya tidak meninggalkan utang (daerah). Ini harus dicatat. Setelah paparan, saya hitung-hitung, daripada infrastruktur bagus tapi jadi beban yang melibatkan semua unsur, akhirnya saya tidak ambil (penawaran utang itu). Saya termasuk orang yang takut berurusan dengan utang,” ujarnya saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) penyusunan RKPD Kabupaten Pati tahun 2023 di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (29/03).
Setelah menjabat selama dua periode, Bupati Pati, Haryanto akan purnatugas pada 22 Agustus 2022 mendatang.
Kebanggaannya tersebut bertambah karena ia meninggalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang setiap tahun memberikan dividen yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut, pada tahun pertama dan kedua ia menjabat sebagai bupati, pihaknya pernah mendapat penawaran utang dari Kementerian Keuangan dan Bank Jateng, yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur.
Haryanto mengatakan, ia justru lebih fokus untuk membenahi BUMD yang ada.
Ia memberi contoh, BPR BKK Pati yang sebelumnya selalu merugi selama belasan tahun, setelah pihaknya melakukan pembenahan akhirnya kondisi berangsur membaik. BPR BKK Pati berhasil mencatatkan laba pada 2018 dan bisa membagikan dividen.
“Perusahaan milik daerah insyaaAllah berikan dividen semua. Sekalipun sebelumnya susah payah,” kata dia.
Kemudian PDAM Tirta Bening, imbuh Bupati, dulu terpuruk. Lalu diambil alih Pemkab pada 2016 (sebelumnya dikelola pihak ketiga-red).
“Akhirnya sekarang Perumda Air Minum Tirta Bening sudah memberikan dividen. Tiap tahun tak kurang dari Rp 2-3 miliar,” ungkapnya.
(patinews/reno)
