jurnalindo.com – Sebagian besar wilayah di Kabupaten Jembrana, Bali, terendam banjir. Arus banjir membawa banyak material kayu dengan berbagai ukuran.
Terkait hal itu, Bupati I Nengah Tamba mencurigai adanya pelanggaran terhadap pemegang Izin Usaha Tata Ruang (KPR) atau kegiatan kehutanan.
“Saya sudah koordinasi dengan KPR Bali Barat, untuk sesegera mungkin memanggil pemegang KPR di sini. Saya sebenarnya sudah komitmen sama mereka, tidak boleh lagi ada penebangan hutan segala macam,” ujarnya dalam siaran pers tertulis yang diterima, Selasa (18/10/2022).
“Yang terjadi sekarang sebenarnya bukan penebangan. Penebangan yang dilakukan ini hanya bisa bercocok tanam di bawahnya. Jenis kayu ini berbeda (material terbawa banjir). Kayu ini tidak bisa dijual, jadi bahan ini bukan illegal logging” .
Baca Juga: Jenazah mahasiswi IPB yang terseret banjir dimakamkan dekat rumah duka
Selain itu, Pemkab Gambarana mengimbau kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi bencana untuk tetap tenang dan saling berkoordinasi.
Setelah itu, warga yang akan menggunakan Jalan Denpasar-Gilimanuk untuk sementara menghindari penyeberangan Jembatan Biluk Poh di Kecamatan Mendoyo.
“Kami berkunjung untuk mengetahui fakta di lapangan. Dapat kami informasikan bahwa untuk semeton (saudara) yang berencana menggunakan jalur darat melalui Jalan Denpasar-Gilimanuk, harap dibatalkan atau dialihkan terlebih dahulu karena kondisinya masih diperiksa. ”
“Sesegera mungkin seluruh jajaran Forkopimda dan tim yang ada saat ini akan mengatasi permasalahan yang ada. Setidaknya masyarakat merasa nyaman dan aman dengan apa yang kita lakukan.”
Sumber : pmjnews.com
(ara/rido)
