Ketua PPDI Kecamatan Kayen Mengecam Keras Dugaan Intimidasi terhadap Kepala Desa Sukoharjo, Wedarijaksa

Jurnalindo.com, PATI – Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kayen mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan arogansi yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta oknum anggota DPRD Kabupaten Pati terhadap Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, yang dikabarkan meninggal dunia setelah peristiwa tersebut.

Ketua PPDI Kecamatan Kayen Nailal Afif, menilai, segala bentuk persoalan maupun perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan intimidatif, tekanan, ataupun perilaku arogan yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Oknum LSM, Ormas maupun anggota DPRD tentu memahami hukum dan aturan yang berlaku. Seharusnya, apabila ada persoalan atau dugaan pelanggaran, diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan arogan layaknya premanisme. Negara kita adalah negara hukum, sehingga semua pihak wajib menghormati dan menjunjung tinggi hukum,” tegasnya.

Ia menyayangkan apabila fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan secara profesional justru dilakukan dengan cara-cara yang mengarah pada intimidasi dan tekanan terhadap pemerintah desa.

Menurutnya, LSM dan Ormas memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Begitu pula anggota DPRD yang memiliki fungsi pengawasan. Namun, seluruh fungsi tersebut harus dijalankan sesuai aturan, etika, dan ketentuan perundang-undangan.

Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas

Lebih lanjut, Nailal Afif mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap peristiwa yang menimpa Kepala Desa Sukoharjo tersebut.

Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, termasuk apabila melibatkan oknum yang memiliki jabatan, kedudukan, maupun pengaruh tertentu.

“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini secara transparan, objektif, dan profesional. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” lanjutnya.

Ia juga berharap peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan para wakil rakyat agar senantiasa mengedepankan etika, komunikasi, serta supremasi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Jangan Sampai Terulang Kembali

Ketua PPDI Kecamatan Kayen berharap tragedi yang menimpa Kepala Desa Sukoharjo tidak kembali terjadi di kemudian hari. Kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta rasa aman dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi kepala desa maupun perangkat desa yang mengalami tekanan atau intimidasi ketika menjalankan tugasnya. Kritik dan pengawasan itu sah, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.

Ketua PPDI Kecamatan Kayen menegaskan bahwa pihaknya mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri, intimidasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dengan alasan apa pun.

Hukum harus menjadi panglima. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan arogansi dan tindakan yang mengarah pada premanisme. (Jurnalindo.com)