Hampir Tiga Pekan Ambruk, Bangunan SPPG Tambakromo Dibiarkan Berserakan

Jurnalindo.com
Jurnalindo.com

Jurnalindo.com, – Bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tambakromo yang berada di Desa Tambakromo, RT 01/RW 01, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, masih dibiarkan dalam kondisi rusak. Hampir tiga pekan setelah ambruk akibat diterjang angin kencang, material bangunan berupa besi dan asbes masih berserakan di tepi jalan.

Kerusakan tersebut terjadi setelah wilayah Kabupaten Pati dilanda hujan lebat disertai angin kencang pada 30 Oktober 2026. Akibatnya, bagian kanopi dan atap berbahan asbes pada bangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu porak-poranda.

SPPG yang dikelola Yayasan Kang Awi Kang Mumpuni tersebut berada di sebelah utara SMPN 1 Tambakromo dan sebelah timur Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Tambakrejo Makmur. Lokasinya yang berada di lingkungan pendidikan membuat keberadaan material bangunan yang berserakan dikhawatirkan membahayakan warga, terutama anak-anak.

Warga setempat, Fatur, mengaku menyayangkan kondisi bangunan yang hingga kini belum mendapat penanganan. Selain merusak pemandangan, material bangunan yang dibiarkan di pinggir jalan dinilai berpotensi menimbulkan bahaya.

“Kebangeten tenan ora ana sek ngurus (Sungguh keterlaluan tidak ada yang mengurus),” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Camat Tambakromo, Bambang Setyo Utomo, mengungkapkan bahwa SPPG tersebut sebenarnya belum pernah beroperasi sejak diresmikan pada 24 Oktober 2025 lalu. Menurutnya, dapur MBG itu belum memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan operasional.

“Itu pertama kali bangunnya, tapi sampai sekarang belum beroperasi. Berarti tidak memenuhi syarat,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Terkait kondisi bangunan yang ambruk, Bambang mengaku belum mengetahui langkah penanganan selanjutnya. Hingga kini, pihak yayasan selaku pemilik SPPG juga belum turun tangan untuk membersihkan material bangunan yang berserakan.

Pihak kecamatan pun tidak berani mengambil inisiatif membersihkan lokasi tanpa persetujuan pemilik bangunan. Hal itu lantaran bangunan tersebut merupakan aset milik pihak yayasan.

“Ya kurang tahu. Maaf, itu aset orang lain, kurang pas kalau tidak ada izin yang punya,” pungkas Bambang. (Juri/Jurnal)