Jurnalindo.com, – Aktivitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tlogowungu I mendadak terhenti usai aksi unjuk rasa dari penerima manfaat beberapa waktu lalu. Hingga Senin (2/3/2026), kantor layanan tersebut tampak sepi tanpa kegiatan operasional.
Pantauan awak media di Kantor SPPG Tlogowungu I menunjukkan tidak ada aktivitas di dalam gedung. Meski demikian, terlihat dua mobil dan belasan sepeda motor terparkir di halaman kantor.
Tiga relawan yang berjaga membenarkan bahwa tidak ada kegiatan apapun sejak pagi. Mereka hanya datang untuk melakukan absensi.
“Ke sini cuma absen, karena kalau nggak ada aktivitas apapun nggak gajian. Di sini nggak ngapa-ngapain, dari jam 9 nggak ada kegiatan apa-apa,” ungkap salah satu relawan yang enggan disebutkan namanya.
Relawan tersebut menyebut pihak yayasan pengelola dijadwalkan datang untuk melakukan evaluasi kerja. Namun hingga siang hari, mereka masih menunggu kedatangan perwakilan yayasan yang berdomisili di Wedarijaksa.
Ia juga menegaskan tidak memiliki kewenangan memberikan keterangan lebih lanjut, termasuk kontak Kepala SPPG.
“Kita belum bisa konfirmasi apapun, lebih jelasnya dari yayasan saja. Kita hanya relawan, kita juga nunggu dari tadi yayasan,” ujarnya. Pria tersebut diketahui bertugas sebagai sopir dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diketahui, pasca aksi demonstrasi pada Jumat (26/2/2026), pihak SPPG Tlogowungu I menghentikan distribusi program MBG. Akibatnya, sebanyak 35 sekolah yang menjadi sasaran tidak menerima porsi makanan. Melalui media sosial, pengelola menyatakan operasional dihentikan sementara.
Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pati, Indriyanto, membenarkan adanya penghentian sementara operasional.
“Ada penutupan sementara sampai ada evaluasi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon belum lama ini.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) guna menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia menyebut, ketidakpuasan penerima manfaat di Tlogowungu berkaitan dengan porsi menu dan transparansi anggaran.
Sementara itu, penghentian sementara juga terjadi di SPPG Rendole. Namun, menurut Indriyanto, kasus di Rendole berbeda karena berkaitan dengan kejadian luar biasa yang memerlukan uji laboratorium.
“Kalau di Rendole kan kejadian luar biasa jadi perlu uji lab, kalau Tlogowungu masalah menu dan transparansi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yayasan pengelola SPPG Tlogowungu I terkait hasil evaluasi maupun kepastian kapan distribusi MBG kembali berjalan. (Juri/Jurnal)
