Jurnalindo.com, – Berbagai pola kolaborasi terus digencarkan untuk menekan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati. Namun dengan jumlah yang masih mencapai sekitar 70 ribu unit hingga 2026, laju penurunannya dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
Disperkim Kabupaten Pati mencatat kebutuhan penanganan RTLH di Bumi Mina Tani masih sangat tinggi. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Pati, Ahmad Qosim, menyebutkan bahwa perbaikan RTLH menjadi Rumah Layak Huni (RLH) tahun ini bersumber dari berbagai pihak.
“Program RTLH jadi RLH di 2026 ada beberapa sumber biaya. Dari Pemkab Pati ada 10 unit, dari Pemprov Jawa Tengah melalui Bankeu 500 unit. Untuk BSPS dari pusat kita ajukan 2.000 unit,” ujar Qosim belum lama ini.
Selain itu, dukungan juga datang dari sektor non-pemerintah. CSR Buddha Suci mengalokasikan 70 unit, Djarum Foundation 10 unit, serta kontribusi rutin dari Baznas dan Fastabiq. Sejumlah unit bahkan dikerjakan bersamaan dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Meski kolaborasi diperluas, realisasi di lapangan masih bertahap. Qosim mengakui sebagian besar program masih dalam proses administrasi dan verifikasi.
“Pelaksanaannya saat ini masih tahap verifikasi lapangan untuk program CSR. Dari APBD Kabupaten baru verifikasi, dan yang sudah jalan baru dua unit karena kerja sama dengan TMMD. Djarum juga masih tahap input data,” jelasnya.
Jika di total, jumlah unit yang ditangani tahun ini masih jauh dari angka kebutuhan riil. Dengan capaian rata-rata sekitar 2.000 unit per tahun, penurunan 70 ribu RTLH diperkirakan membutuhkan waktu panjang apabila tidak ada peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran.
Sebagai gambaran, pada 2025 lalu sebanyak 2.000 unit RTLH berhasil ditingkatkan menjadi RLH melalui berbagai sumber dana. Bahkan, swadaya masyarakat turut menyumbang 128 unit.
“RTLH 2025 ada sekitar 2.000-an yang tertangani dari beberapa sumber dana. Ada juga swadaya masyarakat yang terlapor ke kami sebanyak 128 unit. Semoga tahun ini kondisi ekonomi membaik sehingga swadaya meningkat dan RTLH semakin berkurang,” pungkas Qosim.
Meski upaya kolaboratif terus diperluas, besarnya angka RTLH menunjukkan bahwa tantangan perumahan di Kabupaten Pati masih memerlukan strategi yang lebih agresif dan percepatan nyata di lapangan. (Juri/Jurnal)
