Jurnalindo.com, – Upaya penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan setelah Komunitas Rumah Matahari mendatangi kantor DPRD pada Senin (1/12/2025).
Mereka menilai penanganan kasus HIV-AIDS di Pati belum berjalan efektif, terutama karena minimnya realisasi program serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Ali Subekti, perwakilan Komunitas Rumah Matahari, mengungkapkan bahwa jumlah kasus HIV-AIDS di Pati terus bertambah, dengan 3.217 kasus tercatat oleh Dinas Kesehatan.
Meski pemerintah telah mempunyai Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 38 Tahun 2022, keduanya dianggap belum memberi dampak signifikan.
“Kita sudah punya aturan, tetapi implementasinya belum maksimal. Ada program pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi dalam Perbup, tapi belum terlihat berjalan. Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi yang sudah dibuat,” tegas Ali.
Menurutnya, stakeholder terkait seharusnya memberi perhatian lebih terhadap dukungan bagi ODHA, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perbup. Tidak hanya soal obat dan pelayanan kesehatan, tetapi juga pemberdayaan agar mereka dapat tetap produktif dan bertahan secara ekonomi.
Namun, di tengah kompleksitas masalah tersebut, anggaran yang dimiliki Dinas Kesehatan Pati justru sangat terbatas.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pati, Sakis Diah Rahmawati, mengungkapkan bahwa tahun 2025 pihaknya hanya menerima sekitar Rp 54 juta dari APBD.
Anggaran itu sebagian besar habis untuk kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, workshop, dan penyuluhan.
“Sosialisasi sudah kami lakukan ke sekolah-sekolah, termasuk di SMK 03 Pati. Puskesmas juga kami imbau untuk melakukan hal yang sama,” jelas Salis.
Minimnya anggaran ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program-program penanggulangan HIV-AIDS yang sifatnya jangka panjang seperti rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan ODHA tidak akan bisa berjalan optimal.
Rumah Matahari pun meminta DPRD untuk mengevaluasi dan menambah alokasi anggaran, agar penanganan HIV-AIDS tidak berhenti hanya pada sosialisasi.
Dengan terus bertambahnya kasus setiap tahun, berbagai pihak mengingatkan bahwa tanpa langkah nyata dan kebijakan yang diperkuat anggaran, HIV-AIDS berpotensi menjadi masalah kesehatan yang semakin sulit dikendalikan di Kabupaten Pati. (Juri/Jurnal)
