Jurnalindo.com, – Aktivis nasional sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, kembali mengingatkan bahaya praktik ekonomi rakus atau yang ia sebut Serakahnomics—sebuah pola ekonomi serakah yang menurutnya telah mencengkeram sektor-sektor vital dan merusak tatanan keadilan ekonomi di Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (18/11/2025), Said menegaskan bahwa akar persoalan ekonomi nasional hari ini berawal dari hilangnya ruang usaha bagi kelompok kecil. Fenomena tersebut, menurutnya, tak dapat dipisahkan dari menguatnya budaya ekonomi serakah yang dilakukan pelaku besar dengan mengorbankan rakyat.
Said Didu: Serakahnomics Mengancam Demokrasi
Said menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan telah memberi sinyal kuat agar Indonesia berani menghentikan dominasi oligarki ekonomi. Ia menilai langkah tegas ini harus menjadi alarm bagi publik, terutama kelompok intelektual.
“Presiden Prabowo sudah menyuarakan istilah Serakahnomics. Ini pernyataan yang mengundang kita semua,” kata Said.
Ia menekankan bahwa kampus dan mahasiswa seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menagih komitmen pemberantasan praktik ekonomi rakus.
Menurut Said, keterlibatan mahasiswa masih sangat terlambat.
“Saya berharap dari kampus, suarakan kami melawan Serakahnomics. Supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo.”
Said bahkan menilai Serakahnomics bukan hanya menghancurkan struktur ekonomi, tetapi juga mengancam proses demokrasi.
“Dengan menguasai ekonomi, mereka bisa membeli apa saja—ketua partai politik, aparat hukum, ruang demokrasi. Untung masih ada kampus yang tidak dibeli.”
Langkah Mentan Amran: Bongkar Permainan Gabah dan Beras
Pernyataan Said sejalan dengan langkah keras Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang tengah membongkar praktik manipulasi dan dominasi para pemain besar di sektor pangan.
Mentan Amran mengungkap bahwa praktik Serakahnomics di sektor gabah dan beras menyebabkan ribuan penggilingan kecil mati perlahan karena kehilangan akses bahan baku. Pelaku besar, katanya, sengaja membeli Gabah Kering Panen (GKP) sedikit di atas harga pasar bukan untuk membantu petani, melainkan menyapu habis seluruh pasokan.
“Ini lama, sudah lama tumbuh di Indonesia. Tetapi baru hari ini pemerintah mulai membongkarnya karena Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada keadilan ekonomi,” ujar Amran.
Manipulasi Kualitas Beras Premium
Salah satu temuan paling mengejutkan yang disampaikan Mentan adalah manipulasi kualitas beras premium di pasar. Ia menemukan produk berlabel premium tetapi memiliki tingkat patahan hingga 59 persen—padahal standar premium hanya memperbolehkan maksimal 14 persen.
“Pecahannya 59 persen. Itu menir, makanan ayam, tapi dikemas sebagai premium,” tegas Amran.
Mentan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk Serakahnomics yang merugikan konsumen, merusak pasar, dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap produk pangan.
Pemain Besar Nikmati Skema untuk Rakyat Kecil
Amran juga mengungkapkan bahwa para pelaku besar menikmati keuntungan dari skema yang semestinya diperuntukkan bagi rakyat kecil, termasuk subsidi tertentu di sektor pangan. Kondisi ini ia nilai sebagai bukti bahwa sistem pangan nasional harus dibenahi dari hulu ke hilir.
“Negara perlu berpihak kepada yang selama ini dirugikan. Sistemnya harus dibenahi menyeluruh agar petani, penggilingan kecil, dan konsumen tidak lagi dikorbankan.”
Seruan Bersama: Negara Harus Hadir Melawan Serakahnomics
Seruan Said Didu untuk menjadikan pemberantasan Serakahnomics sebagai agenda utama pemerintah bertemu secara sempurna dengan tindakan konkret Mentan Amran di lapangan. Keduanya menekankan satu hal penting: negara harus hadir secara tegas untuk membongkar dominasi para pelaku ekonomi rakus dan mengembalikan keadilan bagi rakyat kecil.
Dalam konteks penguatan ekonomi nasional, langkah pemberantasan Serakahnomics bukan hanya soal menindak pelaku besar, tetapi memastikan struktur ekonomi Indonesia kembali memberi ruang bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan rakyat yang selama ini berada di posisi paling dirugikan. (Nada/Replublika.co.id)
