Jurnalindo.com, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp 90 miliar.
Pinjaman ini diajukan ke pemerintahan Pusat sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur di Bumi Mina Tani.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut kini akan berlanjut ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi-Komisi DPRD.
Bupati Pati, Sudewo menyampaikan, prioritas penggunaan dana pinjaman akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penanganan banjir, serta perbaikan fasilitas pendidikan.
“Prioritas penganggaran kami tetap pada pembangunan infrastruktur jalan, mengatasi banjir, dan memperbaiki kondisi sekolah. Kami ingin kondisi jalan yang baik segera bisa dimanfaatkan masyarakat agar pergerakan ekonomi lebih lancar,” ujar Sudewo saat selesai rapat Paripurna di DPRD Pati, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, pinjaman tersebut merupakan strategi percepatan pembangunan tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Sedangkan untuk skema pengembalian akan dilakukan mulai tahun 2027 dan ditargetkan selesai pada tahun 2029.
“Pembayarannya tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun. Kami mulai mencicil di tahun 2027, dan pada 2029 sudah lunas,” jelasnya.
Pinjaman daerah sebesar Rp 90 miliar itu telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Adapun nilai cicilan per tahun diperkirakan berkisar antara Rp 32 miliar hingga Rp 33 miliar.
Lebih lanjut, Bupati menyebut langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah berani melakukan terobosan dalam mempercepat pembangunan.
“Ini juga merupakan saran dari pemerintah pusat, khususnya dari Menteri Keuangan, agar kepala daerah melakukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan,” tandasnya.
Dengan adanya tambahan pembiayaan ini, Pihaknya berharap percepatan infrastruktur dapat segera terwujud sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ( Juri/Jurnal)
